//
Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, dalam kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI di kawasan Nanga-Nanga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti proyek pembangunan kolam retensi di kawasan Nanga-Nanga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang hingga kini belum rampung. Rencana pembangunan infrastruktur penanganan banjir ini dinilai menghadapi sejumlah persoalan mendasar, baik dari sisi perencanaan tata ruang maupun kesiapan pelaksanaan di lapangan.
Dalam kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Kendari, Rabu (22/4/2026), Erna mengungkapkan bahwa rencana pembangunan kolam retensi tersebut perlu ditinjau ulang karena diduga tidak sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan tata ruang yang berlaku.
“Pertama kali, titik pertama kita penyelidikan yaitu dengan rencana pembangunan kolam prevensi di Nanga-Nanga saya cek lagi, saya cek di berdasarkan RTRW-nya dan saya lihat juga RDTR-nya seharusnya ini kebalik-balik. Artinya saya melihat ada rencana pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR-nya,” ujar Erna.
Ia menjelaskan, berdasarkan dokumen tata ruang, kawasan Nanga-Nanga merupakan wilayah dengan zonasi koridor sungai yang seharusnya tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan kawasan tersebut telah berkembang menjadi wilayah padat penduduk.
“Kalau kita lihat dalam wilayah Nanga-Nanga itu jelas zonasi sungai, koridor sungai. Artinya kenapa kemudian sekarang sudah padat penduduk, artinya ini di luar RDTR. Kalau itu sudah koridor wilayah, koridor sungai otomatis tidak boleh, itu bukan zonasi pemukiman utama atau zonasi hunian,” tegasnya.
Meski demikian, Erna menyadari bahwa kondisi eksisting yang telah terlanjur menjadi kawasan permukiman memerlukan pendekatan realistis dalam penyelesaian proyek kolam retensi tersebut. Ia menilai, tantangan terbesar saat ini adalah keterbatasan waktu, terutama terkait proses pembebasan lahan yang umumnya membutuhkan waktu panjang.
“Nah, masukan saya ini karena sudah terlanjur jadi pemukiman dan saya melihat proyeknya ini kan tahun depan, Pak ini very short time. Sementara kita tahu untuk pembebasan lahan itu harus dilakukan secara bertahap, terutama di titik-titik banjirnya dulu dan biasanya waktunya panjang,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Kota Kendari sebagai aktor utama untuk segera mengambil langkah koordinatif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara guna memastikan proyek dapat berjalan sesuai target.
“Saya meminta masukan saja kepada Ibu Wali Kota. Ibu wali kota ini adalah aktor utama, artinya lakukan segera koordinasi dengan pemerintah provinsi, duduk bersama, kemudian sama-sama buat timetable-nya,” katanya.
Erna juga menekankan pentingnya penentuan prioritas penanganan, khususnya pada wilayah yang paling rawan terdampak banjir, sebagai tahap awal pelaksanaan proyek. “Wilayah mana dulu yang kemudian rawan terkena banjir, itu dulu tahapannya. Tahapan harus dilakukan sehingga pengerjaan itu nanti akan bisa tepat waktu,” pungkasnya. (aha)
