Hasbiallah Ilyas Desak BPN dan Pemprov DKI Benahi Inventarisasi Aset dalam Sengketa Lahan Benhil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas melontarkan kritik keras terhadap manajemen inventarisasi aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dinilai tidak rapi dan tidak maksimal. Hasbiallah, yang memiliki pengalaman panjang di DPRD DKI Jakarta sebelum duduk di Senayan, menyatakan bahwa persoalan database aset daerah merupakan masalah klasik yang tak kunjung tuntas.

“DKI ini database manajemen inventarisasi asetnya sampai hari ini tidak rapi, Pak. Nggak rapi, semua, Pak. Hampir semua tanah DKI tidak rapi sampai hari ini, Pak. Banyak tanah DKI diduduki orang? Tapi itu diam aja,” ujarnya dalam RDP dan RDPU Komisi III dengan perwakilan Gubernur DKI Jakarta, Kepala Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta, DITRESKRIMUM Polda Metro Jaya dan Perwakilan Korban Tanah di Bendungan Hilir di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan bahwa ketidakteraturan ini merupakan warisan masalah masa lalu, terutama terkait praktik plotting tanah pasca-reformasi yang tidak dibayar namun diambil alih. Ia menilai Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta hingga kini belum mampu melakukan inventarisasi secara maksimal.

“Saya pansus aset, setiap periode itu ada pansus aset dan tidak pernah selesai, nggak pernah pak selesai. Sampai sekarang nggak selesai,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti banyaknya kendala zonasi dan kesalahan letak ukur tanah di Jakarta. Ia pun memberikan solusi berupa pengukuran ulang lahan secara menyeluruh untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, berkaca pada kasus serupa pada pengalamannya saat menangani kasus tanah di Pondok Kelapa yang berhasil diselesaikan melalui ukur ulang.

“BPN mesti mengukur ulang, karena ada salah satu kejadian, saya sebut namanya, di Pondok Kelapa, di Jakarta Timur, di Dapil saya, pada waktu itu ini diakui oleh salah satu BUMD, dan itu punya rakyat, saya bilang ukur ulang, selesai Pak pada waktu itu. Kenapa tidak ada upaya dari BPN dan pemda DKI Jakarta untuk mengukur ulang?” imbuhnya.

Menutup interupsinya, Ia mengingatkan Pemprov DKI dan BPN mengenai aturan hukum terkait penguasaan fisik tanah oleh warga negara. Ia meminta agar hak-hak warga yang sudah puluhan tahun menempati lahan dan taat membayar pajak tetap dihormati.

“Pemda DKI dan BPN, paham tidak? Kalau tanah sudah dikuasai lebih dari 30 tahun menjadi hak milik, dan itu undang-undang. Itu bapak pelajari, bapak cek, bayar pajak kok. Saya minta, tolong diukur ulang. Pemda, saya mohon tolong diukur ulang dan juga diinventarisir yang lebih rapi lagi,” pungkasnya. (gal/um)