//
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran (BRMP) di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat.
PARLEMENTARIA, Bandung Barat — Komisi IV DPR RI menyoroti tingginya ketergantungan impor bawang putih yang masih mencapai sekitar 95 persen dan menilai target swasembada belum didukung kesiapan hulu, khususnya ketersediaan benih unggul serta penguatan riset pertanian.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, atau yang biasa disapa Titiek Soeharto menegaskan, komoditas bawang putih tidak bisa terus bergantung pada impor karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Namun, upaya swasembada dinilai belum menyentuh akar persoalan utama, yakni ketersediaan benih unggul.
“Kalau kita ingin swasembada bawang putih, tidak bisa terus-terusan impor. Kuncinya ada di benih. Tanah kita tidak bermasalah, tapi benih unggulnya belum tersedia,” ujar Titiek saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran (BRMP) di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis, (9/4/2026).
Ia menjelaskan, potensi produktivitas bawang putih sebenarnya cukup tinggi. Dalam kondisi optimal, satu hektare lahan dapat menghasilkan hingga 20 ton. Namun di lapangan, produksi petani saat ini rata-rata masih berkisar 7 hingga 10 ton per hektare akibat keterbatasan kualitas benih.
“Artinya kita kehilangan potensi hampir dua kali lipat. Ini bukan soal lahan, tapi kualitas benih dan dukungan risetnya,” tegasnya.
Kapasitas Benih
Berdasarkan paparan mitra BRMP Sayuran, kapasitas produksi benih bawang putih nasional masih jauh dari kebutuhan. Pada 2025, produksi benih bawang putih yang dihasilkan baru sekitar 11 ton untuk mendukung rencana tanam 2026.
Produksi tersebut tersebar di sejumlah wilayah seperti Lembang, Temanggung, Tegal, hingga Berastagi, namun skalanya masih terbatas. Sementara itu, kebutuhan nasional jauh lebih besar, sehingga ketergantungan terhadap impor masih belum dapat ditekan.
BRMP sendiri memiliki lahan terbatas yang tersebar di Margahayu (±39 hektare), Berastagi (±25 hektare), dan Serpong (±3 hektare). Namun tidak seluruh lahan tersebut dapat dimaksimalkan untuk produksi benih karena sebagian digunakan untuk fasilitas penelitian dan pengelolaan sumber daya genetik.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai, swasembada pangan tidak cukup hanya mengandalkan semangat, tetapi harus didukung riset yang kuat, teknologi yang memadai, serta keberpihakan anggaran.
Menurutnya, selama ini inovasi pertanian kerap berhenti di tingkat laboratorium dan belum sepenuhnya diterapkan secara luas oleh petani.
“Kalau kita ingin swasembada, maka riset harus menjadi dasar. Jangan hanya jadi keberhasilan di atas kertas. Harus bisa diterapkan di lapangan dan itu membutuhkan anggaran yang cukup,” ujarnya.
Data BRMP menunjukkan, total pagu anggaran tahun 2026 mencapai sekitar Rp43,5 miliar, dengan realisasi hingga Maret baru sekitar 22,7 persen. Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya dukungan terhadap penguatan riset dan pengembangan benih unggul secara masif.
Sinergi Kebijakan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan bahwa swasembada tidak cukup hanya menjadi komitmen, tetapi harus diwujudkan melalui perencanaan yang jelas dan dukungan kebijakan yang konsisten.
“Kita harus mulai dari benih, dari perencanaan, dan dari komitmen anggaran. Kalau itu terpenuhi, petani kita mampu,” ujarnya.
Senada, Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita menilai perlunya perbaikan data dan perencanaan yang lebih akurat. Ia menyoroti masih adanya ketidaksesuaian data terkait luasan lahan dan produksi, sehingga perlu pendalaman lebih lanjut melalui rapat di DPR.
Komisi IV DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan sektor hulu pertanian melalui peningkatan anggaran, penyediaan benih unggul, serta perbaikan kebijakan guna mewujudkan swasembada bawang putih secara berkelanjutan. (ndy/aha)
