//
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Kediaman Gubernur Sumbar, Padang, Kamis (12/2/2026). Foto : Aha/Andri.
PARLEMENTARIA, Padang — Komisi VII DPR RI memastikan program pemulihan pariwisata pascabencana di Sumatera Barat benar-benar selaras dengan kebutuhan riil pemerintah daerah. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan, kehadiran pihaknya bersama mitra kerja kementerian bukan sekadar kunjungan lapangan, melainkan untuk menyinkronkan langkah pusat dan daerah agar tidak terjadi salah arah kebijakan.
“Jangan sampai pusat membuat program A, padahal daerah sebenarnya membutuhkan C. Karena itu kami hadir membawa mitra kerja agar bisa langsung duduk bersama pemerintah daerah dan kepala dinas terkait untuk menyamakan kebutuhan dan program,” ujar Evita saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Kediaman Gubernur Sumbar, Padang, Kamis (12/2/2026).
Evita menjelaskan, sebelum kunjungan ini Komisi VII telah menggelar rapat kerja dan RDP dengan para menteri mitra kerja yang memaparkan langkah penanganan bencana beserta alokasi anggaran. Kunjungan ke Sumbar dilakukan untuk memastikan program tersebut dapat diimplementasikan secara tepat sasaran di daerah terdampak.
Data yang dihimpun menunjukkan dampak bencana di Sumbar terhadap sektor pariwisata cukup besar. Tercatat 67 destinasi wisata terdampak, 107 pelaku ekonomi kreatif, serta 4.876 UMKM yang bergantung pada sektor pariwisata ikut merasakan dampaknya.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, memaparkan pihaknya telah melakukan pendataan intensif bersama dinas pariwisata kabupaten/kota dan provinsi pada 28–31 Januari 2026. Dari hasil pemetaan tersebut, 9 kabupaten/kota dari total 19 daerah di Sumbar mengalami dampak paling signifikan.
Kerusakan yang terjadi menyasar komponen utama destinasi atau konsep 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas), meliputi puluhan homestay, berbagai titik fasilitas atraksi wisata dan titik TIC serta berbagai fasilitas umum penunjang wisata.
“Kami sudah melaporkan secara khusus kepada Ibu Menteri agar Sumatera Barat dikawal. Dari pendataan tersebut, 47 destinasi masuk prioritas Dana Program Bantuan Pemerintah tahun anggaran 2026 melalui RO khusus arahan Presiden,” jelas Hariyanto.
Selain itu, Kementerian Pariwisata juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran untuk memastikan pada tahun 2027 tersedia Dana Alokasi Khusus (DAK) prioritas dampak bencana bagi destinasi wisata di daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar Lila Yanwar menyampaikan, pemerintah daerah tidak hanya menunggu bantuan pemulihan, tetapi juga mulai melakukan tata ulang dan pengalihan destinasi wisata yang secara fisik tidak lagi memungkinkan untuk dikembangkan.
“Kami sudah melakukan kunjungan lapangan dan perencanaan pengalihan destinasi. Ada beberapa wilayah terdampak berat yang secara struktur tidak bisa lagi dikembangkan sebagai destinasi lama, tetapi memiliki potensi wisata lain, termasuk integrasi dengan potensi pertanian,” ujar Lila.
Ia menekankan bahwa ke depan, pengembangan pariwisata Sumbar akan memberi perhatian besar pada tata ruang, aspek safety, dan mitigasi bencana, agar kejadian serupa tidak kembali melumpuhkan sektor pariwisata.
Menurut Evita, langkah yang dilakukan Pemprov Sumbar tersebut sejalan dengan semangat Komisi VII untuk mendorong transformasi pariwisata yang lebih tangguh terhadap bencana. “Yang kita dorong bukan hanya pemulihan, tetapi bagaimana pariwisata Sumbar dibangun kembali dengan konsep yang lebih aman, tertata, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Komisi VII berharap, melalui sinkronisasi intensif antara kementerian dan pemerintah daerah, program bantuan pusat dapat segera diimplementasikan dan mampu menggerakkan kembali denyut ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata. •aha
