Angka NEET Kepemudaan di Banten Masih di Bawah Nasional, Belum Terhubung dengan Pasar Tenaga Kerja

PARLEMENTARIA, Banten – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai tantangan pembangunan kepemudaan di Indonesia masih cukup besar. Karena itu, diperlukan penguatan kebijakan serta koordinasi lintas sektor agar pemberdayaan pemuda dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Himmatul dalam sambutannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI ke Serang, Provinsi Banten, Rabu (4/2/2026). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyerap aspirasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan kepemudaan.

“Tantangan kepemudaan saat ini masih cukup besar. Karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan koordinasi lintas sektor agar program pemberdayaan pemuda benar-benar berdampak,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai berbagai indikator menunjukkan bahwa persoalan kepemudaan masih menjadi tantangan serius. Hal ini terlihat dari tingginya angka pemuda not in education, employment, or training (NEET) yang masih berada di kisaran 22,25 persen. “Yang berarti masih besarnya kelompok pemuda yang belum terhubung secara optimal dengan sistem pendidikan, pelatihan, maupun pasar kerja,” jelasnya.

Di samping itu Himmatul juga mengungkapkan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) secara nasional masih menunjukkan peningkatan yang relatif lambat, dari 56,33 persen pada 2023 menjadi 58,33 persen pada 2024. Sementara itu, IPP Provinsi Banten tercatat masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 53,33 persen pada 2023 dan meningkat menjadi 54,83 persen pada 2024.

Oleh karena itu, kondisi tersebut menurutnya perlu adanya penguatan tata kelola kebijakan kepemudaan agar lebih terintegrasi dan berkelanjutan. “Kami ingin memastikan pelayanan kepemudaan berjalan efektif dan mampu meningkatkan kapasitas, partisipasi, serta kemandirian pemuda,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kadispora Banten Ahmad Syakuni dalam laporannya menyebutkan, provinsi Banten mendapatkan bonus Demografi Pemuda usia produktif berumur 16-30 tahun, yang menurut statistik berjumlah 3,3 juta atau 24 persen dari total penduduk Banten.

“Hal ini merupakan sebuah energi besar dan tulang punggung untuk mendukung pembangunan daerah. Indeks pembangunan Pemuda menunjukkan tren yang positif, khususnya di bidang kesehatan. Tantangan utama adalah pengangguran dan penyiapan tenaga kerja,” ungkapnya.

Melalui kehadiran Komisi X DPR RI ia berharap, ada solusi terkait persoalan ketidaksesuaian antara kurikulum dan kesiapan industri menerima calon tenaga kerja. “Kami berharap ada regulasi khususnya advokasi pemuda di bidang mendapatkan peluang kerja,” imbuhnya.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kepemudaan Komisi X DPR RI diterima oleh Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah beserta jajaran, turut hadir Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) provinsi Banten, Kwarda Gerakan Pramuka, Organisasi Kepelajaran, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan, Perwakilan wirausaha muda Banten, serta perwakilan pemuda yang memiliki prestasi tingkat kabupaten/kota provinsi dan nasional.

Sejumlah Anggota Komisi X DPR RI lain yang hadir  diantaranya Puti Guntur Soekarno, Bonnie Triyana (F-PDIP), Karmila Sari, Adde Rosi Khoerunnisa, Ashraff Abu (F-Partai Golkar), Ali Zamroni, Melly Goeslaw (F-Gerindra), Ratih Megasari Singkarru, Eva Stevani Rataba (F-Nasdem), Muhammad Kadafi, Habib Syarief Muhammad dan Andi Muawiyah Ramly (F-PKB), Verrel Bramasta (F-PAN) dan Sabam Sinaga, (F-Demokrat). •tra/rdn