
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini saat rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di PT Japfa Comfeed Indonesia, Kabupaten Lampung, Lampung, Jumat (30/01/2026). Foto: Septamares/Mahendra.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dan mahalnya harga energi berpengaruh langsung terhadap sektor rumah tangga hingga industri. Kondisi tersebut berpotensi menghambat kemajuan industri nasional apabila tidak diimbangi dengan transformasi yang berkelanjutan.
“Tekanan ekonomi hari ini sangat dirasakan masyarakat dan industri. Kenaikan harga energi jelas mempengaruhi produktivitas dan dapat mengancam kemajuan industri nasional ke depan,” ujar Novita Hardini kepada Parlementaria usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di PT Japfa Comfeed Indonesia, Kabupaten Lampung, Lampung, Jumat (30/01/2026).
Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI memastikan pengawasan dilakukan agar industri nasional mulai beralih ke konsep green industry, seiring dengan pembahasan kebijakan dan regulasi kawasan industri. Novita Hardini juga menekankan pentingnya peran pemerintah, termasuk perhatian terhadap subsidi energi serta fungsi Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri.
Novita Hardini menilai bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia telah memulai transformasi melalui pemanfaatan energi surya. Namun, Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan itu mengingatkan bahwa penerapan industri hijau tidak hanya mencakup aspek energi, tetapi juga pengelolaan limbah dan dampak lingkungan lainnya.
“Saya berharap PT Japfa bisa menjadi contoh atau pilot project penerapan industri hijau di sektor pangan,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Selain mendorong keberlanjutan lingkungan, Komisi VII DPR RI juga menekankan pentingnya pemerataan ekonomi. Novita Hardini menegaskan agar ekosistem kemitraan PT Japfa dari hulu hingga hilir tidak didominasi industri besar, melainkan membuka peluang bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, sesuai dengan kebijakan Asta Cita Presiden tentang kemandirian dan kedaulatan pangan. •mrs/rdn