Perkuat Koordinasi, Lisda Hendrajoni Singgung Peningkatan Status BNPB Jadi Kementerian

PARLEMENTARIA, Deli Serdang – Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menilai lemahnya koordinasi dan kesiapan kepala daerah dalam menghadapi bencana menjadi persoalan serius yang harus segera dibenahi. Ia bahkan menyinggung kebingungan sejumlah pimpinan daerah saat bencana terjadi.

“Sudah jelas ada Basarnas, ada BNPB, tapi masih terlihat ragu mau ngapain. Ini persoalan pemahaman dan kesiapan pemimpin daerah,” ujar Lisda saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI terkait penanganan bencana di Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (30/01/2026).

Menurutnya, banyak kepala daerah terlalu fokus pada pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi, namun lalai mempersiapkan sistem mitigasi bencana. Akibatnya, ketika bencana datang, dampaknya menjadi luar biasa, baik dari sisi korban maupun kerugian material.

Lisda juga menyesalkan adanya pernyataan pejabat terkait penanganan bencana yang justru menjadi blunder di ruang publik. “Di era media sosial, semua berbasis kenyataan. Statement yang tidak hati-hati akhirnya terbantahkan oleh fakta di lapangan,” katanya.

Kondisi tersebut mendorong Komisi VIII DPR RI kembali menguatkan wacana menaikkan status Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi kementerian.

Menurut Lisda, gagasan ini sebenarnya sudah muncul sejak periode sebelumnya, namun belum terealisasi,”ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

“Dengan dijadikan kementerian, BNPB bisa bertindak lebih cepat dan tepat, tanpa harus berkoordinasi ke sana-sini. Mindset kepala daerah juga akan berubah, bahwa bencana bukan urusan nomor sekian,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, pembahasan ini akan segera dibawa dalam rapat kerja DPR dengan BNPB dalam waktu dekat, bahkan berpotensi masuk agenda masa sidang berikutnya.

“Kami mohon doa. Insya Allah, ini demi perbaikan sistem penanggulangan bencana di Indonesia ke depan,” pungkas Lisda. •man/rdn