//
Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun dalam acara Dialog Publik Catatan Awal Tahun 2026 bertema ‘Menakar Proyeksi Ekonomi 2026 dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat’ di Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menekankan pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama negara dalam mendorong kesejahteraan rakyat. Penekanan tersebut disampaikan dalam Dialog Publik Catatan Awal Tahun 2026 bertema ‘Menakar Proyeksi Ekonomi 2026 dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat’ yang diselenggarakan Forum Staf Anggota (FOSTA) Fraksi Partai Golkar DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
“APBN pada dasarnya adalah alat negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlanjutan pembangunan,” ujar Misbakhun.
Ia menjelaskan hampir 30 persen belanja negara dialokasikan untuk perlindungan sosial, subsidi, dan bantuan sosial, mulai dari jaminan kesehatan, subsidi transportasi publik, hingga dukungan pendidikan. Alokasi tersebut, menurutnya, mencerminkan peran strategis APBN dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang stabilitas ekonomi nasional.
Sejalan dengan itu, Misbakhun menggarisbawahi bahwa pembahasan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kerangka perencanaan pembangunan nasional yang utuh dan berkelanjutan. Ia menguraikan bahwa strategi pembangunan Indonesia disusun secara berjenjang melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang kemudian diimplementasikan melalui APBN.
“Pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua instrumen kebijakan yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Pertumbuhan didorong melalui kebijakan makro, sedangkan pemerataan dijalankan melalui program-program lanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, Legislator Fraksi Golkar itu juga menyoroti pentingnya asumsi makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan tingkat pengangguran sebagai fondasi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar, menurutnya, berperan penting dalam menahan tekanan harga, terutama pada sektor-sektor yang bergantung pada bahan baku impor.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyampaikan bahwa DPR bersama pemerintah menempatkan tahun 2026 sebagai fase penguatan dan akselerasi ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam APBN 2026. Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan. •mrt/gal
