//
Anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (29/1/2026). Foto: AHA/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari menekankan pentingnya penguatan sosialisasi kepada masyarakat menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, guna menghilangkan keraguan publik sekaligus mencegah kesalahpahaman terkait pendataan ekonomi.
Menurutnya, masih adanya kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya pelaku usaha dan UMKM, terkait potensi penyalahgunaan data sensus. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang khawatir data yang diberikan akan berdampak pada kewajiban perpajakan.
“Yang paling sering muncul itu ketakutan data disalahgunakan, lalu kekhawatiran tiba-tiba dikenakan pajak. Padahal sensus ekonomi bertujuan untuk memperoleh gambaran pendapatan dan kondisi usaha secara umum,” ujar Karmila saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (29/1/2026).
Ia bilang, kondisi tersebut harus dijawab melalui sosialisasi yang jelas, transparan, dan dilakukan secara resmi oleh BPS bersama para pemangku kepentingan di daerah. Ia menilai keterlibatan aparat wilayah hingga tingkat paling bawah menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.
“Kejelasan identitas petugas, jadwal pendataan, serta koordinasi dengan RT, RW, camat, hingga kepala daerah perlu disampaikan sejak awal agar masyarakat merasa aman,” tegas Legislator Daerah Pemilihan Riau I tersebut.
Karmila juga menyoroti potensi kesalahpahaman masyarakat dalam menjawab kuesioner sensus, khususnya di kalangan UMKM. Menurutnya, pertanyaan yang tidak dipahami secara utuh berisiko menghasilkan data yang tidak sesuai dengan maksud pendataan.
“Pertanyaannya harus betul-betul jelas, supaya jawaban yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan. Ini penting agar data yang terkumpul benar-benar akurat,” katanya.
Ia menambahkan, pelibatan berbagai unsur, mulai dari aparat desa, anggota DPR di daerah pemilihan, hingga perguruan tinggi, dapat membantu mengurangi keraguan masyarakat sekaligus mempercepat proses pendataan di lapangan.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan bahwa sosialisasi menjadi salah satu fokus utama BPS menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, sosialisasi harus dilakukan secara intensif dan masif sebelum pendataan dimulai.
“Minimal satu bulan sebelum pelaksanaan, sosialisasi harus dilakukan secara besar-besaran. Pada Februari hingga April, sosialisasi harus semakin gencar dengan memanfaatkan seluruh kanal yang ada,” ujar Ateng.
Ia menjelaskan, BPS mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta asosiasi-asosiasi ekonomi agar pesan sensus dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. “Atas dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga asosiasi usaha, kami berharap sosialisasi dapat menjangkau langsung para pelaku ekonomi di lapangan,” katanya.
Ateng juga menyebutkan, mahasiswa akan dilibatkan tidak hanya dalam pendataan, tetapi juga dalam tahap awal sosialisasi. Menurutnya, keberadaan mahasiswa di daerah masing-masing dinilai efektif untuk menjembatani komunikasi dengan masyarakat.
“Mahasiswa yang berada di daerah dapat ikut menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi. Ini sangat membantu agar masyarakat memahami tujuan sensus ekonomi,” jelasnya.
Dengan penguatan sosialisasi dan kolaborasi lintas sektor tersebut, Ateng berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar serta memperoleh partisipasi masyarakat secara optimal. “Ketika masyarakat memahami manfaat sensus dan merasa aman dalam memberikan data, maka kualitas data yang dihasilkan akan semakin baik,” pungkasnya. •aha
