//
Komisi VII Tekankan RUU Kawasan Industri Utamakan Prinsip Meaningful Participation
Diterbitkan
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (15/1/2026). Foto : Tra/Andri.
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Saleh mengungkapkan bahwa masukan dan kritik dari masyarakat, khususnya pengelola kawasan industri, sangat dibutuhkan untuk penyusunan regulasi yang tidak hanya mengikat lembaga legislatif tetapi juga seluruh bangsa Indonesia.
“Keberadaan kawasan industri seperti BSD ini memberikan dampak besar bagi perekonomian lokal, dan kami ingin memastikan bahwa proses pembahasan RUU Kawasan Industri melibatkan masukan dari pihak-pihak terkait secara maksimal,” jelas Saleh usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (15/1/2026).
Ia menambahkan bahwa pendapat, saran, dan kritik yang diterima dari pengelola kawasan industri serta masyarakat akan dijadikan referensi untuk menyusun pasal-pasal dan aturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.
Di samping itu politisi dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu turut menekankan perlunya peningkatan efektivitas kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri secara umum. “Kawasan ekonomi khusus yang ada saat ini masih terbatas, sehingga kami berharap bisa dimaksimalkan untuk memberikan dampak yang lebih luas, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Saleh.
Komisi VII DPR RI berharap bahwa hasil dari dialog dan masukan yang dikumpulkan melalui kunjungan kerja ini akan memperkaya pembahasan RUU Kawasan Industri dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan daya saing industri nasional.
“Dengan begitu, RUU ini diharapkan tidak hanya menjadi dasar hukum yang berlaku di sektor industri, tetapi juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, DPR, dan sektor swasta, khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” ungkap Politisi Fraksi PAN ini. •tra/rdn
