//
Suasana Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama sejumlah kementerian dan mitra di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (30/12/2025). Foto : Yoga/Andri.
PARLEMENTARIA, Aceh — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong percepatan relokasi lahan hunian tetap (huntap) sebagai langkah strategis dalam proses pemulihan pascabencana. Hal ini agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman. Ia menekankan bahwa percepatan ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus optimalisasi aset negara untuk menjamin ketersediaan lahan yang siap bangun.
“Kami berharap penyediaan lahan untuk hunian tetap dapat segera direalisasikan, baik dari tanah pemerintah, BUMN, maupun PTPN, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Perumahan melalui pembangunan rumah-rumah tetap,” ujar Andi dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama sejumlah kementerian dan mitra di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (30/12/2025).
Andi menjelaskan, untuk rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai skema bantuan yang telah tersedia, seperti Bedah Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta bantuan rehabilitasi dari Kementerian Sosial, termasuk program bantuan sosial hingga puluhan juta rupiah.
Selain percepatan hunian tetap, ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pembangunan rumah pascabencana melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lokasi terdampak. Hal ini termasuk kayu gelondongan yang terbawa oleh arus banjir agar tidak menjadi limbah dan dapat digunakan sebagai material pembangunan rumah.
“Mungkin diperlukan diskresi terkait pemanfaatan kayu-kayu gelondongan tersebut agar dapat difungsikan untuk pembangunan rumah sehingga mampu menekan pembiayaan, baik dari APBN maupun CSR,” jelasnya.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Gerindra itu menekankan pentingnya peran BMKG dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat, mengingat musim penghujan baru memasuki tahap awal dan potensi bencana susulan masih cukup tinggi.
“Kami terus meminta BMKG untuk memberikan early warning kepada masyarakat dan pemerintah daerah agar risiko bencana susulan dapat diantisipasi dengan lebih baik,” tegasnya. •ecd/rdn
