Komisi V DPR Dorong Percepatan Rekonstruksi Pascabencana dan Jalan Lintas Utara Flores

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat — Komisi V DPR RI mendorong pemenuhan anggaran rekonstruksi pascabencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp1,1 triliun serta percepatan rencana pembangunan jalan lintas utara Pulau Flores yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp2,5 triliun. Dukungan anggaran tersebut dinilai penting untuk memulihkan infrastruktur terdampak bencana sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di NTT.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan, kebutuhan anggaran rekonstruksi pascabencana untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diharapkan dapat dipenuhi melalui anggaran perubahan agar proses pemulihan infrastruktur dapat segera dilanjutkan.

“Untuk Kementerian Pekerjaan Umum, kami masih membutuhkan dana kurang lebih Rp1,1 triliun untuk keperluan rekonstruksi pascabencana di Nusa Tenggara Timur yang diharapkan di anggaran perubahan ini bisa dipenuhi,” kata Lasarus saat Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Kantor Bupati Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Jumat (9/10/2026).

Selain rekonstruksi, Lasarus menyoroti rencana pembangunan jalan lintas utara Pulau Flores dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2,5 triliun. Ia menyebut pembangunan jalan tersebut merupakan komitmen Presiden yang perlu ditindaklanjuti melalui kepastian skema pembiayaan.

Alternatif pembiayaan yang tengah dipertimbangkan, lanjut Lasarus, antara lain melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau pinjaman luar negeri. Saat ini, rencana pembangunan tersebut masih berada pada tahap studi. Setelah studi rampung, pekerjaan fisik diharapkan dapat dimulai pada tahun 2028.

“Yang jelas sekarang sudah berada pada tahap studi dan kalau studinya sudah selesai, segera perkiraan saya fisik 2028 sudah bisa kita kerjakan,” ujarnya.

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti turut menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi bencana. Menurutnya, ketersediaan jalur alternatif diperlukan untuk menjaga konektivitas apabila jalur utama mengalami gangguan.

Novita menyebut, pembangunan jalur alternatif direncanakan pada 2027 untuk mendukung konektivitas nasional ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur di daerah rawan bencana.

Gubernur NTT Melki Laka Lena mengapresiasi kunjungan Komisi V DPR RI yang dinilai memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak gempa. Ia berharap komitmen yang telah dibahas dapat ditindaklanjuti melalui dukungan anggaran dan pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi V DPR RI mendorong agar kebutuhan rekonstruksi pascabencana dan pembangunan konektivitas di NTT mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran pemerintah. Percepatan kedua agenda tersebut diharapkan mendukung pemulihan aktivitas masyarakat serta pemerataan pembangunan di Flores dan sekitarnya. (Eno/um)