//
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty saat memimpin kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Jawa Timur. Foto: Mar/vel.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty melakukan kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan kerja ini dalam rangka untuk melihat langsung perkembangan transformasi industri pertahanan maritim nasional.
Dalam pertemuan tersebut, ia menilai potensi industri pertahanan Indonesia sangat besar dan telah menunjukkan kemajuan signifikan, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun peningkatan penetrasi ke pasar internasional.
“Transformasi yang dilakukan PT PAL telah menempatkan industri pertahanan maritim kita pada posisi yang sangat kuat, baik untuk domestik maupun ekspor. Pemerintah juga telah memberikan dukungan besar, dan kami mengapresiasi langkah Presiden dalam mendorong pengembangan industri ini,” ungkapnya kepada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik Komisi. VII ke Surabaya, Jawa Timur, Senin (8/12/2025).
Ia menekankan bahwa industri pertahanan maritim yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) perlu memperoleh dukungan kebijakan yang lebih memadai, termasuk kemudahan regulasi serta insentif seperti yang diterapkan pada kawasan ekonomi tertentu.
“Banyak perusahaan galangan kapal di Batam yang mendapatkan insentif karena berada di kawasan ekonomi khusus. Industri galangan nasional di luar Batam pun mengharapkan perlakuan yang sama. Ini menjadi perhatian kami di Komisi VII dan akan terus kami perjuangkan,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Selain itu, legislator Dapil Jawa Tengah III ini juga menyoroti pentingnya memperluas kesempatan bagi perusahaan dalam negeri, khususnya anggota asosiasi industri kapal dan sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo). Dengan jumlah 342 anggota, menurutnya kemampuan industri nasional tidak hanya sebatas perawatan (maintenance), tetapi mampu membangun kapal secara penuh.
“Pemerintah memiliki banyak kebutuhan kapal di BUMN seperti Pertamina, Pelni, dan ASDP. Kesempatan pembangunan kapal itu harus diberikan lebih besar kepada perusahaan dalam negeri. Kalau ada yang belum mampu, barulah melibatkan perusahaan asing. Tapi mereka tadi menegaskan: mereka mampu,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, ia mendorong agar pemerintah terus meningkatkan peran PT PAL dalam memproduksi alat utama pertahanan di sektor maritim sebagai bagian dari penguatan kemandirian industri pertahanan nasional.
Kunjungan kerja ini merupakan rangkaian kegiatan Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI. Berbagai temuan di lapangan akan dirangkum sebagai rekomendasi untuk mendorong penguatan dan perluasan industri pertahanan dalam negeri.
“Komisi VII sedang melakukan belanja masalah di industri pertahanan: tantangan, hambatan, dan apa kebutuhan mereka untuk tumbuh lebih besar. Semua masukan ini akan kami jadikan bahan dalam penyusunan rekomendasi Panja Daya Saing agar industri pertahanan kita benar-benar berkembang dan berdaulat,” pungkasnya. •mar/rdn
