//
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK saat bertukar cinderamata dalam kunjungan kerja spesifik BAKN ke Provinsi Bali, Kamis, (4/12/2025). Foto: Ubaid/oji. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK saat bertukar cinderamata dalam kunjungan kerja spesifik BAKN ke Provinsi Bali, Kamis, (4/12/2025). Foto: Ubaid/oji.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK, menegaskan pentingnya memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan sesuai regulasi dan benar-benar menyentuh pelaku UMKM yang membutuhkan. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja spesifik BAKN ke Provinsi Bali, Kamis, (4/12/2025), termasuk dalam sesi dialog bersama Bank Mandiri selaku salah satu bank Himbara penyalur KUR.
Amin mengungkapkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir BAKN memang memfokuskan pengawasan pada isu pengelolaan KUR oleh bank-bank Himbara. Pengawasan ini merupakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait efektivitas penyaluran pembiayaan kepada UMKM.
“Kita ingin agar pengelolaan KUR ini dilaksanakan sesuai aturan. Tujuan utamanya adalah pemberdayaan UMKM, dan itu harus benar-benar tercapai,” ujar Amin. Ia menegaskan bahwa fokus BAKN saat ini tidak terkait dengan isu alokasi anggaran Rp200 triliun oleh Kementerian Keuangan, melainkan murni memastikan program KUR tepat sasaran.
Amin menyoroti pentingnya dukungan bagi UMKM yang memiliki prospek usaha dan layak secara bisnis, namun belum memenuhi persyaratan perbankan atau tidak bankable. Menurutnya, kelompok usaha seperti itu harus diberi ruang dan tidak dipersulit dalam mengakses KUR.
“UMKM yang tidak bankable tapi punya prospek itu harus mendapatkan alokasi KUR. Pemerintah sudah menyediakan skema penjaminan melalui mitra seperti Jamkrindo dan Askrindo. Jadi kalau ada masalah, mereka sudah terjamin,” jelasnya.
Politisi Fraksi PKS tersebut menekankan besarnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia, yakni sekitar 65 juta unit usaha yang menyumbang 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja. “Mereka ini besar sekali kontribusinya. Kita ingin mereka benar-benar berdaya, bertumbuh, dan bahkan naik kelas melalui program KUR,” tambahnya.
Amin mengingatkan agar perbankan tidak menerapkan persyaratan yang berbelit sehingga membuat pelaku UMKM justru beralih pada sumber pembiayaan informal seperti rentenir atau pinjaman online (pinjol) yang berisiko tinggi. “Jangan sampai mereka lari ke ‘bank titil’ atau ke pinjol. Padahal Himbara sudah mendapat subsidi bunga dari pemerintah sehingga harusnya lebih mudah dan membantu,” tegasnya.
BAKN berharap hasil kunjungan ini dapat mendorong optimalisasi penyaluran KUR oleh perbankan Himbara, termasuk Bank Mandiri, sehingga program ini dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor UMKM. •uf/rnm
