BMKG dan Basarnas Dapat Catatan BPK, Komisi V Minta Perbaikan Sistemik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025), membahas hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024. 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menjelaskan bahwa audit kinerja terhadap BMKG memuat tujuh temuan dan delapan rekomendasi, sedangkan BNPP/Basarnas memiliki empat temuan dan delapan rekomendasi. Ia menilai dua lembaga tersebut perlu melakukan penguatan tata kelola karena temuan itu berdampak langsung pada efektivitas layanan kebencanaan.

“Salah satu temuan BPK RI yang dari BMKG adalah pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam rangka peringatan dini bencana, belum sempurna dan efektif,” ujar Ridwan saat membuka rapat.

Lebih lanjut Ridwan menyampaikan bahwa permasalahan tersebut menyebabkan informasi peringatan dini belum tersampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan secara merata. Kondisi ini membuat kesiapsiagaan individu maupun pemerintah daerah tidak optimal dalam melakukan mitigasi bencana. Tujuan penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan akurat untuk mendukung ketahanan bencana pun berpotensi tidak tercapai.

“Adanya temuan ini menunjukkan bahwa BMKG belum melakukan identifikasi kebutuhan dan belum memiliki pengelompokan stakeholder penerima informasi berdasarkan wewenang dan tanggung jawab, serta jenis informasi yang dibutuhkan. Hal ini berpotensi menyebabkan penerima informasi tidak memahami isi dan tujuan informasi peringatan dini yang diberikan,” lanjutnya

Disinggung juga temuan pada BNPP/Basarnas sebagai lembaga yang berada dalam rantai penanganan kebencanaan setelah layanan informasi BMKG. Keterkaitan tugas kedua lembaga ini menjadikan perbaikan sistemik harus dilakukan secara paralel dan berkesinambungan. 

“Selanjutnya, salah satu temuan BPK RI dari BNPB atau Basarnas adalah belum menyusun perencanaan, roadmap, sarana-prasarana pencarian dan pertolongan secara memadai,” kata politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Akibat persoalan tersebut berpotensi timbul beberapa persoalan antara lain; Kebutuhan sarana dan prasarana tidak tercapai sesuai rencana master plan maupun rencana strategis (renstra). Potensi keterlambatan operasi SAR meningkat karena sejumlah fasilitas tidak dapat dipenuhi sesuai kebutuhan pelayanan. Selain itu, belum seluruh wilayah tanggung jawab kantor SAR dapat dijangkau secara optimal oleh layanan pencarian dan pertolongan.

“Adanya temuan ini menunjukkan bahwa ada indikasi BNPP/Basarnas belum sepenuhnya memiliki data untuk menyusun kajian pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan sesuai karakteristik bencana dan kejadian dominan pada setiap wilayah kerja masing-masing kantor SAR,” ujarnya.

Dari temuan yang ada, Basarnas dinilai juga belum tertib dalam kegiatan monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penggunaan, serta pelaporan sarana dan prasarana. Penguatan sistem audit dan review internal dinilai penting agar tindak lanjut rekomendasi BPK berjalan terukur. Hal ini menjadi bagian dari upaya menciptakan birokrasi layanan SAR yang transparan, akuntabel, dan efisien.

“Oleh karena itu, dalam pertemuan hari ini, Komisi V DPR RI perlu mendengarkan penjelasan dari Kepala BMKG dan Kepala BNPB atau Basarnas tentang bagaimana langkah-langkah yang diambil dalam melakukan evaluasi secara internal agar kinerja BMKG dan BNPP Basarnas dapat ditingkatkan sehingga temuan-temuan seperti ini tidak terulang di tahun-tahun mendatang,” ungkap legislator dapil Sulawesi Tenggara itu.

Komisi V mendorong kedua lembaga melakukan perbaikan sistem perencanaan, monitoring, evaluasi, termasuk audit dan pemantauan berkala untuk memastikan pelayanan kebencanaan lebih tanggap dan terstandar. Penguatan tata kelola menjadi bagian penting agar seluruh rekomendasi BPK dapat dipenuhi sesuai target peningkatan kualitas layanan.

Sebagai tambahan, BMKG dan Basarnas berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024, menandakan tata kelola keuangan keduanya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. •uc/aha