Jazuli Juwaini: Dana Haji Harus Dikembangkan, Bukan Sekadar Mengendap

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI,  Jazuli Juwaini, menegaskan bahwa filosofi pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tak boleh bergeser dari tujuan awal, yaitu mengelola dana haji secara produktif, aman, dan memberi manfaat nyata bagi jemaah. 

Dalam rapat Baleg, Jazuli mengingatkan bahwa sebelum adanya BPKH, dana setoran calon jemaah haji hanya  mengendap di rekening Kementerian Agama, sehingga instansi ini menunggu bunga atau bagi hasil bank untuk kemudian dijadikan komponen subsidi biaya haji.

“Ratusan triliun hanya tidur. Setiap tahun dihitung bunganya, lalu ditambah sedikit sebagai optimalisasi. Itu tidak cukup meringankan jemaah, ” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama para narasumber dalam rangka harmonisasi RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025)

Ia menilai pembentukan BPKH didorong oleh kebutuhan menghadirkan tata kelola modern, kreatif, dan profesional agar dana haji dapat berkembang tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian. “Kalau hanya menaruh uang di bank dan memindah-mindah rekening seperti masa lalu, untuk apa ada BPKH?! ” ujarnya mempertanyakan.

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini pun mengomparasikan keberhasilan Tabung Haji Malaysia yang mampu menekan biaya haji warganya dengan investasi riil, termasuk melalui kepemilikan kebun sawit di Indonesia.

“Itu fakta. Mereka berani mengembangkan investasi yang aman tapi produktif. Sementara kita hanya mengandalkan bunga bank. Wajar biaya haji Malaysia jauh lebih murah,” katanya.

Karena itu, ia mendorong BPKH lebih berani mengambil peluang aman seperti optimalisasi  HGU perusahaan yang tidak dikelola maksimal. “Ada perusahaan pegang HGU 20 ribu hektare tapi hanya menggarap 10 ribu.  Ambil kembali sisanya, percayakan pada BPKH. Itulah investasi aman dan produktif, ” serunya.

Dalam kesempatan yang sama, Jazuli menilai peran perwakilan pemerintah tetap esensial. Sebab, fungsi pelayanan publik yang melekat pada dana haji. Namun ia setuju jumlah pengawas tidak perlu berlebih.

“Pengawas ada, tapi jangan banyak-banyak. Yang penting tidak ugal-ugalan memakai uang jemaah,” jelasnya.

Jazuli menekankan bahwa BPKH hanya akan berfungsi maksimal jika diisi figur profesional yang paham investasi syariah dan mampu mengelola portofolio besar. Sebab menurutnya, investasi aman bukan berarti pasif

“BPKH bukan tempat duduk manis. Ini lembaga yang mengelola uang ratusan triliun. Orangnya harus punya kapasitas, bukan sekadar hadir dan menunggu gaji, ” tegasnya.

“Aman bukan berarti takut bergerak. Kalau takut risiko kecil sekalipun, ya kembalikan saja ke bank. Bubarkan saja BPKH,” imbuhnya

Maka dari itu, Jazuli optimistis apabila dana haji dikelola secara aman namun produktif, maka  biaya haji Indonesia akan bisa lebih murah daripada Malaysia. Apalagi ia menilai bahwa Malaysia kerap kali justru memanfaatkan peluang investasi di Indonesia.

“Potensinya luar biasa. Tinggal keberanian dan profesionalitas pengelola, ” tutupnya. •hal/rdn