//
Anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi saat mengikuti Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). Foto: Tari/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi menegaskan perlunya strategi khusus untuk mendorong kemandirian finansial desa wisata agar tidak terus bergantung pada APBN dan APBD. Menurutnya, banyak desa wisata mengalami stagnasi setelah pendampingan selesai ataupun setelah euforia Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) mereda.
“Saya lihat desa wisata itu rentan mengalami stagnasi setelah adanya program pendampingan dan ADWI berakhir. Jadi setelah ada event ini, (biasanya) desa wisatanya stagnan, gitu-gitu aja,” ujar Athari dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Athari menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait kesulitan akses pembiayaan yang dialami kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Menurutnya, banyak Pokdarwis ditolak perbankan karena dianggap tidak bankable. Mereka seringkali kesulitan mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena dianggap minim agunan, tidak memiliki laporan keuangan yang terstruktur, dan status legalitas yang belum jelas. Ia meminta Kemenparekraf menjalin koordinasi lintas kementerian untuk membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku pariwisata lokal.
Lebih jauh, Athari menyoroti masih rendahnya kemampuan UMKM pariwisata dalam memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk pemasaran maupun pengembangan usaha. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan besar antara kebutuhan industri pariwisata yang semakin digital dan kemampuan talenta UMKM yang belum mampu mengikuti perkembangan. Banyak pelaku UMKM yang sudah mengirim produk ke luar negeri, tetapi pemasaran di dalam negeri sendiri masih kurang. Temuan tersebut ia dapatkan dari dialog dengan UMKM di daerah pemilihannya, yakni Sumatera Barat.
“Di sini masih banyak UMKM dan juga pengelola wisata yang kadang nggak punya perangkat yang memadai, keterbatasan biaya, keterbatasan pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi AI dan digital,” jelasnya.
Oleh karena itu, Athari mendorong keterlibatan pelaku UMKM dengan para influencer lokal untuk lebih memaksimalkan pemasaran. Ia juga menegaskan agar AI dapat digunakan sebagai alat analisis pelanggan, personalisasi layanan, hingga manajemen operasional yang lebih efisien dan tidak memakan biaya yang lebih banyak daripada cara-cara konvensional.
“(Namun), di sini mereka (pelaku UMKM) terkadang merasa agak mahal investasinya untuk bidang AI ini. Jadi, mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya, apalagi untuk UMKM yang kecil,” ungkap Politisi Fraksi PAN ini.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Athari mendorong Kemenparekraf memperluas kolaborasi multisektoral dengan sejumlah lembaga kementerian, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pendidikan. Ia juga berharap agar Kemenparekraf dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi besar untuk menyediakan solusi atau pelatihan terkait AI, cloud computing, dan sistem digitalisasi lainnya.
Mengakhiri penyampaiannya, Athari memberikan apresiasi atas kinerja Kemenparekraf yang menurutnya sudah cukup baik. “Selamat sekali lagi atas kinerjanya, Insyaallah pariwisata kita akan membaik ke depannya,” tutupnya. •ecd/rdn
