Komisi IV dan NPC Tiongkok Bahas Sinkronisasi Regulasi Bidang Perikanan dan Kelautan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menerima kunjungan kehormatan (reciprocal visit) dari delegasi National People’s Congress (NPC) Republik Rakyat Tiongkok di Ruang Delegasi, Jakarta, Kamis, (16/10/2025). Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral antarparlemen Indonesia dan Tiongkok, khususnya dalam bidang pertanian, perikanan, kelautan, dan lingkungan hidup.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman, serta dihadiri oleh para anggota Komisi IV, antara lain Alien Mus dan Rajiv. Agenda ini juga menjadi wadah bagi kedua lembaga legislatif untuk bertukar pandangan terkait kebijakan pembangunan sektor pangan dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menjelaskan bahwa pertemuan dengan delegasi NPC Tiongkok membahas sejumlah isu penting terkait sinergi regulasi dan kerja sama antarnegara di bidang perikanan dan kelautan. Menurutnya, Tiongkok saat ini tengah melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Perikanan mereka yang telah diberlakukan sejak tahun 1986 dan terakhir direvisi sekitar 12 tahun yang lalu.

“Mereka (NPC) sedang menyesuaikan undang-undang perikanan dengan kemajuan zaman, tanpa melupakan kerja sama dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia,” ujar Alien Mus usai pertemuan.

Lebih lanjut, Alien menyampaikan bahwa pemerintah Tiongkok menyambut baik kebijakan Indonesia yang gencar mengkampanyekan pemberantasan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Dalam hal ini, pihak Tiongkok juga mengapresiasi langkah-langkah tegas Indonesia dalam menegakkan hukum di sektor kelautan.

“Mereka sangat setuju dengan undang-undang Indonesia tentang IUU Fishing, dan berkeinginan untuk memperkuat kolaborasi di bidang hukum serta kerja sama bilateral dalam sektor kelautan dan perikanan,” lanjutnya.

Selain membahas sektor perikanan, pertemuan juga menyinggung potensi kerja sama di bidang pertanian, pengelolaan sumber daya alam. Alien menambahkan bahwa Komisi IV ingin memastikan kebijakan yang dihasilkan kedua negara bisa saling mendukung dan berkesinambungan, terutama dalam konteks konservasi laut dan pengelolaan ekosistem perairan.

“Kami tadi fokus membahas bagaimana regulasi di Indonesia dan di Tiongkok bisa bersinergi dan berkelanjutan. Pembahasannya meliputi benih, budidaya, serta upaya menjaga konservasi laut,” tuturnya.

Dalam konteks penangkapan ikan, Alien menilai bahwa Tiongkok telah lebih maju dalam hal pembatasan zona penangkapan ikan, dan Indonesia dapat belajar dari pendekatan tersebut untuk memperkuat implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang saat ini tengah dijalankan.

“Kita di Indonesia sudah punya kebijakan penangkapan ikan terukur. Namun ke depan, penting bagi kita memiliki dasar hukum yang lebih kuat agar kegiatan penangkapan tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga memperhatikan jumlah ikan yang tersisa di laut. Kita juga harus mengatur ukuran penangkapan ikan agar tidak merusak keseimbangan populasi,” ungkapnya.

Alien menekankan bahwa langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di laut Indonesia. “Kalau ikan yang masih kecil sudah ditangkap, sementara yang besar sudah habis, maka pada akhirnya kita akan kehilangan sumber daya ikan itu sendiri. Jadi perlu ada kesadaran bersama tentang pentingnya pengelolaan berkelanjutan,” tambahnya.

Pertemuan ini juga menjadi sarana memperkuat diplomasi parlemen antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi biru, ketahanan pangan, serta peningkatan kapasitas petani dan nelayan. •bit/aha