Komisi V Kawal Efisiensi Logistik dan Perbaikan Irigasi Demi Tekan Biaya Produksi Pangan

PARLEMENTARIA, Banyuasin – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan komitmen DPR untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui dukungan infrastruktur strategis yang langsung menyentuh aktivitas produksi dan distribusi hasil pertanian. Ia menilai, peningkatan kemakmuran petani tidak bisa dilepaskan dari upaya menekan ongkos logistik dan memperbaiki sistem irigasi di seluruh daerah penghasil pangan.

“Untuk mendorong kemakmuran petani, kami di Komisi V bersama mitra kerja seperti Kementerian PU berfokus pada perbaikan infrastruktur pendukung ketahanan pangan. Salah satunya dengan menekan harga logistik atau biaya pengangkutan melalui peningkatan kualitas jalan di daerah-daerah sentra produksi,” ujar Iwan kepada Parlementaria usai agenda peninjauan lapangan gabungan DPR ke Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (15/10/2025).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu sepakat bahwa efisiensi biaya logistik menjadi salah satu kunci menekan harga pangan di tingkat konsumen sekaligus meningkatkan margin keuntungan bagi petani. Selama ini, ia mencatat, tingginya biaya transportasi akibat infrastruktur yang rusak kerap membuat hasil panen tidak memiliki nilai jual yang optimal. 

“Biaya angkut yang tinggi karena kondisi jalan rusak atau tidak terhubung dengan baik menyebabkan harga pangan di pasar melonjak. Petani rugi, konsumen juga dirugikan. Karena itu, peningkatan jalan desa dan jalan usaha tani menjadi perhatian serius kami di DPR,” tegasnya.

Maksimalkan Inpres Jalan Daerah

Perlu diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, biaya logistik sektor pertanian Indonesia masih mencapai 29 persen dari total biaya produksi, jauh di atas rata-rata negara ASEAN yang hanya berkisar 19 hingga 21 persen. Kondisi ini berdampak langsung pada harga jual beras dan komoditas pangan lainnya, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki konektivitas jalan memadai. Sementara itu, Kementerian PU melaporkan bahwa hingga pertengahan 2025, sekitar 34 persen jalan daerah masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat, terutama di kawasan penghasil padi dan hortikultura.

Iwan menjelaskan, DPR saat ini terus mendorong percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, yang telah berjalan dalam tiga tahap dan akan berlanjut dalam dua tahun mendatang. Program tersebut bertujuan memperbaiki lebih dari 10.000 kilometer jalan daerah.

“Saat ini sudah ada Inpres Jalan Daerah tahap pertama, kedua, dan bahkan tahap ketiga. Insya Allah akan terus berlanjut selama dua tahun berturut-turut dalam rangka mendukung peningkatan infrastruktur untuk ketahanan pangan,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menekankan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Komisi V DPR, tegasnya, akan terus meminta pemerintah daerah lebih aktif untuk memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis agar bisa mengakses program itu. 

“Kami sudah meminta agar pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, lebih proaktif dalam memenuhi persyaratan, mulai dari data dukung, perencanaan, hingga desain teknis. Karena banyak usulan daerah yang akhirnya tertunda hanya karena syarat-syarat administratif tidak dilengkapi,” paparnya.

Optimalisasi Irigasi

Selain jalan, dirinya juga menyoroti pentingnya optimalisasi sistem irigasi sebagai penopang utama produktivitas pangan nasional. Komisi V DPR kini tengah mendorong Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU untuk memaksimalkan fungsi irigasi premier, sekunder, hingga tersier. 

“Kami juga akan meminta agar Ditjen Sumber Daya Air bisa lebih memaksimalkan fungsi irigasi. Mulai dari jaringan utama hingga saluran tersier di tingkat petani harus diperbaiki dan dirawat,” ungkapnya.

Sebab, berdasarkan data Kementerian PU tahun 2025 menunjukkan, dari total 7,2 juta hektare lahan irigasi di Indonesia, sekitar 30 persen mengalami kerusakan ringan hingga berat. Kerusakan tersebut berpotensi menurunkan produktivitas padi nasional hingga 1,5 juta ton per tahun. Maka dari itu, Komisi V DPR menilai revitalisasi jaringan irigasi harus menjadi prioritas nasional jangka menengah dan panjang.

Pun, ia menilai, pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen sosial-ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani. Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional hanya akan tercapai bila pembangunan infrastruktur terintegrasi dengan kebutuhan sektor pertanian. 

“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan infrastruktur punya manfaat langsung bagi petani. Jalan yang diperbaiki harus menghubungkan area produksi dengan pasar, dan irigasi yang dibangun harus betul-betul mengairi sawah rakyat, bukan hanya kawasan industri atau perkebunan besar,” ujarnya.

Upaya ini, ungkapnya, sejalan dengan laporan Indeks Ketahanan Pangan Nasional 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan produktivitas hingga 15 persen di wilayah yang mendapat dukungan infrastruktur jalan dan irigasi. Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu contoh, dengan pertumbuhan produksi gabah mencapai 5,8 juta ton GKG (Gabah Kering Giling) pada 2025, naik 8,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menutup pernyataan, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu berharap program perbaikan jalan daerah dan irigasi yang kini berjalan dapat membawa manfaat langsung bagi petani. “Tujuan akhirnya adalah kemakmuran petani. Ketika infrastruktur jalan dan irigasi terbangun dengan baik, maka biaya transportasi turun, hasil panen meningkat, dan harga jual menjadi lebih stabil. Itu yang sedang kita perjuangkan bersama,” tutup Iwan. •um/aha