Reses di Cisarua, Mulyadi Dihadapkan Aksi Haru Warga Terdampak Penutupan Usaha

PARLEMENTARIA, Jakarta – Suasana reses Anggota DPR RI Mulyadi di Kabupaten Bogor pada Rabu lalu (9/10/2025) mendadak haru. Puluhan konstituen tiba-tiba menggelar aksi ‘tebar poster’ sebagai bentuk protes atas kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup yang menutup sejumlah tempat usaha di kawasan Puncak.

Dalam aksi tersebut, warga membawa poster besar bertulisan “Pak Presiden, jangan tutup mata pencaharian kami” dan “Pak Mulyadi, bantu kami untuk mempertahankan pekerjaan kami”. Tulisan itu menjadi simbol jeritan hati para pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan penyegelan tempat usaha yang disebut berdampak luas pada ekonomi masyarakat kecil.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Parlementaria, salah seorang warga menyampaikan curahan hatinya dengan suara bergetar di hadapan Mulyadi dan peserta lainnya. “Banyak yang dirumahkan pak, banyak yang dirumahkan sekarang. Makanya saya dan teman teman kesini. Minta dukungan kepada Bapak Presiden, kepada Gubernur. Mohon bantuannya Pak. Jangan sampai kami kelaparan karena susah cari pekerjaan,” ujarnya.

Merespon hal itu, Mulyadi menyatakan akan menampung dan menyampaikan langsung keluhan  konstituennya kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan, setiap kebijakan seharusnya tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk bekerja dan mencari nafkah.

“Saya memahami betul keresahan warga. Kebijakan apapun seharusnya tidak mematikan mata pencaharian rakyat. Saya akan sampaikan aspirasi ini kepada bapak Presiden,” tegasnya.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu pun mengkritik keras kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang menyegel hingga menutup puluhan usaha wisata di kawasan Puncak, Bogor. Menurutnya, langkah tersebut terlalu terburu-buru dan tanpa kajian yang matang, sehingga berdampak pada ekonomi warga sekitar.

“Presiden Prabowo harus mengevaluasi kebijakan Menteri LH yang sembron dan tanpa kajian menyegel dan menutup puluhan usaha di Puncak,” ujarnya.

Menurut Mulyadi, jika usaha di sektor pariwisata itu memenuhi regulasi atau memiliki izin, serta berkontribusi terhadap masyarakat, maka pemerintah sejatinya harus mendukung. Pasalnya, Ia menilai, kebijakan ini jika tidak diselesaikan juga akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sektor pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah selatan Kabupaten Bogor. •rnm/aha