Realisasi Anggaran 2024 96,9 Persen, Komisi X: Kemendikdasmen Harus Jaga Kualitas Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI tahun anggaran 2024 yang mencapai 96,9 persen. Merespons hal itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa capaian ini patut diapresiasi, sembari mendorong Kemendikdasmen untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun-tahun mendatang.

“Kami mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikdasmen RI yang mencapai Rp37,58 triliun atau 96,9 persen. Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun-tahun berikutnya,” ujarnya saat membacakan salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi X dengan Mendikdasmen di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025). 

Meskipun mengapresiasi capaian tersebut, Komisi X tetap memberikan sejumlah catatan penting. Salah satunya terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

“Kami melihat pentingnya evaluasi dan rencana kerja yang lebih matang, serta meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Agar pengelolaan keuangan dan barang negara semakin akuntabel serta sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pendidikan, khususnya di daerah terluar. “Perhatian terhadap daerah 3T dan daerah marginal harus ditingkatkan. Kami meminta program afirmasi yang berfokus pada penyediaan layanan dasar pendidikan,” katanya. 

Menurutnya, prioritas harus diberikan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, termasuk ketersediaan listrik dan sanitasi air bersih.

Catatan lain dari Komisi X adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program peningkatan kompetensi dan distribusi guru. “Program peningkatan kompetensi dan distribusi guru perlu dievaluasi secara menyeluruh agar dapat menjawab tantangan mutu pembelajaran dan pemerataan tenaga pendidik di seluruh daerah dengan penyempurnaan data dan informasi yang akurat dan terbarukan,”tuturnya. 

Selain itu,  kolaborasi antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) perlu ditingkatkan. “Kami ingin memastikan lulusan SMK memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja,” ujar Hetifah. 

Terakhir, ia juga meminta adanya evaluasi terhadap mekanisme Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar prosesnya transparan dan adil, sehingga mampu menjaring calon murid berkualitas. •rnm/rdn