//
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap isu hak asasi manusia (HAM), khususnya yang ada di Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan Andreas saat menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi XII ke Papua Barat Daya beberapa saat lalu.
“Kemarin waktu kami kunjungan kerja ke Papua Barat Daya, salah satu topiknya adalah masalah yang saya kira Pak Menteri seharusnya lebih tahu,” ujar Andreas dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri HAM di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Ia mendorong Menteri HAM Natalius Pigai untuk lebih sering turun langsung ke Papua dibanding ke daerah lain. Menurutnya, wilayah tersebut membutuhkan perhatian khusus dan pendekatan yang lebih intensif dalam menangani persoalan HAM yang bersifat lintas sektor.
“Pesan pertama adalah Pak Menteri lebih sering ke Papua daripada ke kota lain nanti,” tegasnya.
Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu kembali mengusulkan pembentukan desk khusus untuk Papua yang dapat mengkoordinasikan kerja lintas instansi dalam menangani isu-isu di wilayah tersebut. Usulan ini dinilainya penting karena menyangkut HAM yang memerlukan penanganan kolaboratif.
“Usulan apa yang pernah saya sampaikan di sini, soal desk khusus yang menangani Papua. Dan mereka menanggapi ini penting, karena ini terutama menyangkut HAM dan itu multi-instansi yang terkait,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa aspirasi serupa datang dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan perwakilan Kementerian HAM di Papua. Menurutnya, inilah momentum bagi Kementerian HAM untuk menebus kurangnya perhatian selama ini.
“Saya kira ini kesempatan yang baik untuk Pak Menteri dengan anggaran yang lebih banyak untuk memberikan perhatian yang lebih baik ke saudara-saudara kita yang ada di Papua,” pungkasnya. •gal/rdn
