Pertanggungjawaban APBN 2024, Kesehatan Fiskal Terjaga Meski Dihantam Gejolak Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Di tengah hantaman krisis global, perang dagang, lonjakan harga pangan akibat El Nino, hingga tekanan pasar keuangan domestik, Pemerintah tetap berhasil menjaga kesehatan fiskal nasional di tahun 2024.  Atas dasar itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi sinergi lintas sektor yang berhasil mengawal perekonomian nasional hingga mampu pulih secara bertahap menjelang akhir tahun.

“Kita patut bersyukur karena perekonomian Indonesia menuju akhir tahun 2024 berangsur pulih, dari situasi berat di paruh pertama tahun 2024,” ujar Sri Mulyani saat menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2024 dalam rapat paripurna DPR RI ke-21 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/7/2025).

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menjaga fiskal terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 yang tidak hanya terkendali dengan defisit sesuai target, melainkan juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dengan mengucap syukur alhamdulillah pada Tahun Anggaran 2024 pemerintah kembali peroleh WTP atas LKPP 2024 dari BPK. BPK bahkan memberikan penilaian terbaik yang mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” ungkap Sri Mulyani.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2024, pemerintah menghadapi sejumlah tekanan fiskal akibat konflik bersenjata di beberapa kawasan strategis dunia, termasuk perang Rusia–Ukraina yang belum mereda, konflik di Timur Tengah, hingga ketegangan militer di Laut Merah dan Selat Taiwan. Akibatnya, gangguan rantai pasok global melonjak signifikan.

“Aktivitas perdagangan lewat Terusan Suez sempat turun hampir 50% pada kuartal I-2024,” jelas Menkeu.

Di sisi lain, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok kembali memanas setelah USTR menaikkan tarif impor terhadap sejumlah komoditas strategis, termasuk kendaraan listrik dan bahan baku baterai. Konflik ekonomi-politik ini menambah ketidakpastian global, yang turut mempengaruhi perekonomian domestik.

“Perang dagang antar dua negara terbesar di dunia menjadi variabel risiko ketidakpastian yang dampaknya merembet ke seluruh dunia termasuk Indonesia,” papar Sri Mulyani.

Tahun 2024 juga dikenal sebagai Super Election Year, dengan lebih dari 70 negara, termasuk Indonesia, menggelar pemilu. Situasi ini memunculkan tekanan ganda terhadap stabilitas pasar dan investasi global.

Tekanan ekonomi juga datang dari perpanjangan dampak El Nino. Menurutnya, hal ini menyebabkan krisis pangan dan mendorong inflasi harga bahan makanan (volatile food) hingga 10,3% (year on year). Pemerintah merespons dengan menyalurkan beras SPHP melalui Bulog serta mempercepat impor dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

“Dampak El Nino sangat dirasakan di dalam negeri, terutama pada sektor pangan,” ujar Sri Mulyani.

Adapun dari sisi fiskal, pemerintah mencatat realisasi belanja negara sebesar Rp 3.359,8 triliun, dengan pendapatan negara mencapai Rp 2.850,6 triliun, sehingga defisit berada pada kisaran 2,3% PDB, masih dalam batas aman sesuai target APBN 2024 sebesar 2,29%. •hal/aha