//
Komisi II: Kita Sampaikan Optimisme kepada Publik IKN Harus Selesai Sesuai Rencana
Diterbitkan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengakui dirinya kurang nyaman dengan narasi politik yang seolah membenturkan narasi kebijakan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto terkait pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN). Karena itu, ia berkomitmen dengan seluruhnya anggota di Komisi II DPR RI untuk terus menyebarkan optimisme kepada publik bahwa target pembangunan IKN harus selesai sesuai rencana.
“Dari ruang Komisi II kita pancarkan optimisme pembangunan infrastruktur IKN akan selesai sesuai rencana. Kita semua komitmen terutama dari Presiden Prabowo. Bangsa ini dibangun atas dasar semangat gotong-royong, semua presiden punya nilai baik dan legasi masing-masing. Karena itu yang baik kita lanjutkan,” jelas Rifqinizamy dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Terkait dengan polemik anggaran, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan justru di APBN 2025, telah ditegaskan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur yang dibebankan kepada Badan Otorita IKN (OIKN) sekarang anggarannya Rp6,3 triliun.
“Dan sekarang proses untuk penambahan anggaran Rp8,1 triliunm sehingga total 14,4 triliun di 2025 insyaAlloh akan menjadi tugas dari Otorita IKN,” jelasnya.
Politisi dari Kalsel ini pun menjelaskan tahun 2025 ini, OIKN mendapatkan anggaran Rp14,4 Trilyun dari total kebutuhan dana Rp 48,8 Trilyun yang dibutuhkan hingga 2028 mendatang. Rp14,4 triliun ini untuk pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif. “Hal itu karena pembangunan infrastruktur eksekutif sudah dilakukan oleh Kementerian PU, dana yang sudah dihabiskan Rp89 triliun,” pungkasnya.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap, progress rata-rata pembangunan infrastruktur IKN tahap pertama (2020-2024) telah mencapai 68,6 persen per 29 Januari 2025, dengan anggaran Rp 89 triliun yang bersumber dari APBN.
Dari total 109 pekerjaan fisik, sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terdapat 5 paket proses lelang, 49 paket proses konstruksi, dan 55 paket sudah selesai.
Berikut rincian progress rata-rata pembangunan infrastruktur IKN sebesar 68,6 persen, sebagaimana disampaikan Basuki dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2025):
1. Jalan tol sepanjang 56,8 km (dari Balikpapan-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP), jalan tol sepanjang 12,2 km, dan sisi landasan bandara (runway) sepanjang 3 km.
2. Infrastruktur air dan banjir meliputi Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas tampung +/-16 juta m3, intake Sungai Sepaku dengan debit pengambilan 3.000 liter per detik, 21 embung, dan 4 kolam retensi.
3. Instalasi pengolahan air minum kapasitas 300 liter/detik dan bangunan reservoir induk berkapasitas 2×6.000 m3, serta jaringan perpipaan sepanjang 47,42 km.
4. Perkantoran lembaga eksekutif, meliputi: Istana Garuda (Kantor Presiden), Istana Negara dan Lapangan Upacara, Istana Wakil Presiden, Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Sekretariat Negara, 4 Komplek Kantor Kementerian Koordinator, Kementerian Pekerjaan Umum, Kantor OIKN. •rdn
