//
Komisi II Setujui Hasil Pembahasan Rekonstruksi Efisiensi Anggaran bagi Delapan Mitra Kerjanya
Diterbitkan
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Kerja Komisi II DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN tahun 2025 bagi beberapa kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. Hal ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah Tahun Anggaran 2025.
Efisiensi ini juga diputuskan setelah sebelumnya seluruh komisi diminta oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk melakukan rekonstruksi anggaran melalui surat edaran.
“Efisiensi anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebesar Rp184,900 Miliar, (yaitu) dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp392,980 Miliar menjadi sebesar Rp208,080 Miliar. Sementara itu, efisiensi anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp2,011 triliun dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,454 triliun menjadi sebesar Rp4,442 triliun,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat membacakan butir-butir kesimpulan rapat kerja yang berlangsung di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Dilanjutkannya, Komisi II DPR RI juga menyetujui efisiensi anggaran KPU RI sebesar Rp843.200 Miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp3.062 triliun menjadi sebesar Rp2.219 Triliun. Efisiensi anggaran Bawaslu RI sebesar Rp955 Miliar dari Pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar 2,416 triliun menjadi sebesar 1,461 triliun.
Tidak hanya itu, tambah Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini, pihaknya juga menyetujui efisiensi anggaran BKN sebesar Rp195,100 Miliar, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp798,342 Miliar, menjadi sebesar Rp603,242 Miliar. Serta efisiensi LAN RI sebesar Rp91,4 Miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp328,488 miliar menjadi sebesar Rp237,088 Miliar.
Sementara, efisiensi anggaran untuk ANRI RI sebesar Rp93,100 Miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp293,795 Miliar menjadi sebesar Rp200,695 Miliar. Sedangkan efisiensi anggaran untuk Ombudsman Republik Indonesia sebesar Rp91,6 Miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp255,591 Miliar, menjadi sebesar Rp163,991 miliar. •ayu/rdn
