//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat melakukan kunjungan kerja spesifik (Kunsfik) ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Foto: Oji/vel.
PARLEMENTARIA, Bandung – Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi melakukan kunjungan kerja spesifik (Kunsfik) ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kunsfik ini untuk mendapatkan penjelasan mengenai anggaran pendidikan yang disalurkan oleh negara di seluruh tingkat pendidikan.
“Kami berharap bisa turut memperoleh wawasan untuk menilai seberapa efektif anggaran pendidikan yang disalurkan oleh negara untuk menutupi biaya pendidikan di seluruh tingkat pendidikan. Masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat yang bergerak di sektor pendidikan menjadi krusial,” ungkap Dede Yusuf dalam sambutannya, Jumat (14/6/2024).
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mempertanyakan seberapa efektif dana Transfer Ke Daerah (TKD) berkontribusi mengurangi beban biaya pendidikan di Kabupaten Bandung. Sebab itu, ia berharap masukan dan aspirasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung yang mengetahui alur anggaran pendidikan dari pusat, juga masyarakat bisa membantu Komisi X DPR RI untuk mengupas tuntas akar masalah dari pembiayaan pendidikan di Indonesia.
“Kunjungan spesifik kita untuk mendengar berbagai masukan dari para pemangku kepentingan di daerah yang nantinya akan kita bawa dalam rapat kerja dengan mitra kerja agar ada perubahan kebijakan terkait anggaran pembiayaan pendidikan ke daerah-daerah,” tandasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat II menambahkan jika selama ini masyarakat lebih mengetahui bahwa anggaran pendidikan setiap tahun semakin besar, padahal ternyata itu tidak cukup. Jadi semua ini merupakan catatan yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan anggaran pendidikan berikutnya terutama dalam masa pemerintahan baru nanti.
“Di sisi lain, ternyata dari hasil diskusi sudah ada perubahan kebijakan seperti masalah guru PPPK, mengenai pemilihan kepala sekolah, guru penggerak. Jadi pemerintah pun juga sudah mengakomodir semua masalah-masukan Komisi X namun itu belum tersosialisasikan kepada masyarakat ataupun pemerintah daerah. Nah itulah salah satu kendala kita adalah mensosialisasikan, banyak informasi baru yang didapat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,” pungkasnya.
Di lain pihak, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana mengapresiasi kunjungan spesifik Komisi X DPR RI tersebut. Kunsfik ini, menurutnya, untuk bisa menjembatani berbagai persoalan pendidikan di Kabupaten Bandung agar bisa didengar juga oleh perwakilan Kemendikbud dari pusat.
“Kehadiran Komisi X DPR RI disertasi Perwakilan Kemendikbud dari pusat kami harapkan bisa mendengarkan berbagai persoalan pendidikan di Kabupaten Bandung,” tukasnya.
Cakra menyebutkan bahwa pendidikan masuk dalam visi kabupaten Bandung dengan ata-rata lama sekolahnya mencapai 9,1 tahun. Ada pula Besti (Beasiswa ti Bupati), insentif guru mengaji untuk membangun masyarakat bandung yang agamis, mengurangi kekerasan dalam rumah tangga serta kejahatan pada umumnya. •oji/rdn
