Butuh Lembaga Khusus yang Bertanggung Jawab Mendongkrak Tingkat Literasi di Indonesia

PARLEMENTARIA, Sleman – Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menjelaskan butuh lembaga khusus yang bertanggung jawab mendongkrak tingkat literasi di Indonesia. Sebab, berdasarkan data dari Tes Programme for International Student Assessment (PISA) yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), diperoleh bahwa Indonesia berada pada urutan ke-74 untuk tes literasi, urutan ke-73 untuk matematika, dan urutan ke-71 untuk sains dari 79 negara partisipan pada tahun 2018.

Hal itu disampaikan Andreas saat pertemuan dengan Bupati Sleman dan jajarannya di Aula Lantai 3 Setda Kabupaten Sleman, di Sleman, DIY, Selasa (27/2/2024). Tes PISA sendiri adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia.

“Tes Perolehan skor PISA tersebut mencerminkan bahwa pendidikan Indonesia secara umum belum berhasil membentuk peserta didik yang memiliki daya nalar, literasi, dan numerik yang baik,” jelas Andreas kepadaParlementaria.

Oleh sebab itu, Andreas menegaskan dibutuhkan lembaga khusus setingkat kementerian yang khusus mengurusi literasi ini karena dianggap penting sebagai respons atas rendahnya nilai tes PISA negara Indonesia. Bahkan pada tingkat ASEAN, skor PISA Indonesia berada di bawah Malaysia, dan Brunei Darussalam. Secara konsisten, Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR menyerap aspirasi yang berasal dari berbagai jenis stakeholder termasuk di Kabupaten Sleman ini.

“Ke depan penting bagi negara untuk memperhatikan aspek literasi ini karena menyangkut kualitas sumber daya manusia dan tumbuh berkembangnya suatu peradaban masyarakat”

Sebagai informasi, Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) dibentuk sebagai upaya DPR mendukung Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas literasi baca di Indonesia melalui pemberdayaan peran perpustakaan. 

“Ke depan penting bagi negara untuk memperhatikan aspek literasi ini karena menyangkut kualitas sumber daya manusia dan tumbuh berkembangnya suatu peradaban masyarakat,” tukas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Legislator asal Dapil Nusa Tenggara Timur I ini menambahkan bahwa sebenarnya dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin salah satu program prioritasnya dalam membangun kualitas sumber daya manusia. 

“Salah satu aspek yang berkaitan adalah peningkatan literasi. Sementara kondisi saat ini tingkat literasi di kalangan mahasiswa kita masih tergolong rendah,” pungkasnya. •oji/rdn