•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Komisi VII Minta Anggaran Kemenpar 2027 Lebih Berimbang Antar Kedeputian

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Komisi VII Minta Anggaran Kemenpar 2027 Lebih Berimbang Antar Kedeputian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Pariwisata menyusun formulasi anggaran tahun 2027 secara lebih berimbang antar kedeputian agar pelaksanaan program tidak timpang dan seluruh unit kerja memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi masing-masing sepanjang tahun.

4 Juni 2026

Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretaris Negara, setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir mini dan menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja).

M. Khozin: Model Pengelolaan BPD Layak Diadopsi dalam Regulasi BUMD

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

M. Khozin: Model Pengelolaan BPD Layak Diadopsi dalam Regulasi BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai model tata kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD) layak dijadikan rujukan dalam penyusunan regulasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, berbagai praktik baik yang selama ini diterapkan BPD dapat menjadi contoh untuk memperkuat profesionalisme dan kinerja BUMD di berbagai sektor.

Dorong Reformasi Tata Kelola Migas dan Penguatan Payung Hukum SKK Migas

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Dorong Reformasi Tata Kelola Migas dan Penguatan Payung Hukum SKK Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin, menyoroti pentingnya penguatan payung hukum bagi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan perwakilan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terbesar, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Komisi II Dorong Proteksi Khusus bagi BPD dalam UU BUMD

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Proteksi Khusus bagi BPD dalam UU BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) mendapatkan proteksi khusus dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD yang tengah disiapkan pemerintah. Pasalnya, perlindungan tersebut penting sebab BPD menghadapi tantangan regulasi perbankan yang semakin ketat, namun berperan strategis dalam pembangunan daerah.

Realisasi Lifting Minyak dan Migas Rendah, Ratna Juwita: Kita Tidak Boleh Kelola Bisnis As Usual

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Realisasi Lifting Minyak dan Migas Rendah, Ratna Juwita: Kita Tidak Boleh Kelola Bisnis As Usual

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyoroti rendahnya realisasi program peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) yang dijalankan SKK Migas, serta mengingatkan potensi risiko lonjakan cost recovery terhadap penerimaan negara. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Rabu (3/6/2026).

Bonnie Triyana Ingatkan Revisi UU Pemajuan Kebudayaan Tidak Dilakukan Tergesa-Gesa

Kesejahteraan Rakyat4 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bonnie Triyana Ingatkan Revisi UU Pemajuan Kebudayaan Tidak Dilakukan Tergesa-Gesa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengingatkan agar wacana pembentukan Undang-Undang (UU) Museum maupun revisi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi sektor permuseuman saat ini bukan semata kekurangan regulasi, melainkan konsistensi dalam menjalankan aturan yang telah ada.

Komisi II Dalami Substansi RPP BUMD Jelang Pembentukan UU BUMD

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dalami Substansi RPP BUMD Jelang Pembentukan UU BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II DPR ingin memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah disiapkan pemerintah sebagai regulasi transisi sebelum terbitnya Undang-Undang BUMD. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menginisiasi pembentukan UU BUMD.

Pansus RUU Desain Industri Pertimbangkan Perubahan Judul Regulasi Jadi Lebih Mudah Dipahami

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pansus RUU Desain Industri Pertimbangkan Perubahan Judul Regulasi Jadi Lebih Mudah Dipahami

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo membuka peluang perubahan nomenklatur RUU yang tengah dibahas guna menghindari kesalahpahaman publik terkait substansi pengaturan desain industri. Menurutnya, salah satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah penggunaan istilah “desain industri” yang dinilai kerap menimbulkan kebingungan, termasuk di kalangan anggota DPR RI sendiri.

Harris Turino: BAM DPR Akan Perjuangkan Hak Pensiunan Indofarma yang Belum Terbayarkan

Kesejahteraan Rakyat4 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Harris Turino: BAM DPR Akan Perjuangkan Hak Pensiunan Indofarma yang Belum Terbayarkan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Turino menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan pemenuhan hak para mantan karyawan PT Indofarma Global Medika yang hingga kini belum menerima pesangon dan hak-hak lainnya pasca perusahaan mengalami kepailitan. Pasalnya, nilai kewajiban yang masih harus diselesaikan kepada para pekerja sebenarnya tidak terlalu besar dibandingkan skala perusahaan, yakni sekitar Rp65 miliar.

Muazzim Akbar Soroti Maraknya PMI Ilegal di Perbatasan Kalbar

Kesejahteraan Rakyat4 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Muazzim Akbar Soroti Maraknya PMI Ilegal di Perbatasan Kalbar

PARLEMENTARIA, Pontianak - Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menyoroti masih tingginya praktik keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal melalui wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena pekerja yang berangkat secara nonprosedural berisiko kehilangan berbagai bentuk perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Soedeson Tandra Dorong RUU HPI Segera Rampung demi Kepastian Hukum Lintas Negara

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Dorong RUU HPI Segera Rampung demi Kepastian Hukum Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Soedeson Tandra menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional guna menjawab meningkatnya berbagai persoalan hukum yang melibatkan unsur asing, mulai dari perkawinan campuran hingga transaksi bisnis lintas negara. Menurutnya, semakin terbukanya interaksi masyarakat Indonesia dengan dunia internasional menuntut hadirnya payung hukum yang mampu memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan warga negara, badan hukum, maupun aset yang berada di lebih dari satu yurisdiksi negara.