Berita Terbaru

BAM DPR Siap Kawal Aspirasi Penyelesaian Status Lahan Desa Sekartaji Klungkung Bali

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan penyelesaian atas aspirasi warga Desa Sekartaji yang menghadapi persoalan status lahan di kawasan hutan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa terdapat sejumlah keterbatasan yang harus dipahami bersama, terutama terkait status kawasan dan aspek legalitas kepemilikan lahan.

Baleg Bahas Proses Legislasi Indonesia Bersama Wakil Dubes Australia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath. Pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar informasi strategis mengenai sistem parlemen, tata kelola demokrasi, serta proses penyusunan perundang-undangan di kedua negara.

Maruli Siahaan Ingatkan KSP Dorong Pemetaan Program MBG hingga Pendidikan Karakter Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai alokasi anggaran Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tidak sebanding dengan besarnya beban tugas dan kinerja yang harus dijalankan. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Prof. Dr. Moeldoko beserta jajaran deputi KSP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

RUU Satu Data Indonesia Jadi Dasar Penyusunan Perencanaan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia disusun untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan valid sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Menurutnya, regulasi tersebut juga harus mampu menjamin keadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan data.

Baleg Tekankan RUU Satu Data Indonesia Wujudkan Data Akurat dan Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia disusun untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan valid sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan. Sebab, ungkapnya, regulasi tersebut harus mampu menjamin keadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan data.

Rahayu Saraswati Soroti Mekanisme Sengketa dan Status Desain Belum Terdaftar Dalam Penyusunan RUU Desain Industri

DPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Berdasarkan surat dari Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-21/BSOJK.01/2026 tanggal 8 April 2026 Perihal Penyampaian Surat Pengunduran Diri Sdr. Hernawan Bekti Sasongko selaku Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK), sehingga terjadi kekosongan 1 (satu) orang Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK).

Bonnie Triyana: Repatriasi Cagar Budaya Harus Berorientasi pada Produksi Pengetahuan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menegaskan bahwa program repatriasi atau pengembalian benda cagar budaya Indonesia dari Belanda harus diarahkan pada upaya yang lebih substantif, yakni menghasilkan pengetahuan baru, memperkuat kajian sejarah, dan membangun kapasitas akademik bangsa. Menurutnya, keberhasilan repatriasi tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya jumlah benda yang berhasil dipulangkan, tetapi juga dari manfaat intelektual yang dapat dihasilkan bagi masyarakat Indonesia.

Storytelling Jadi Penting untuk Optimalkan Pemanfaatan Benda Hasil Repatriasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengembalian benda-benda cagar budaya ke Indonesia perlu diiringi dengan strategi storytelling yang kuat agar koleksi hasil repatriasi tidak hanya tersimpan di museum.

Revisi UU P2SK Buka Jalan Penghapusan Utang UMKM agar Kembali Produktif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diharapkan menjadi solusi bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terhadap ambat akibat beban utang yang sulit diselesaikan. Melalui perubahan regulasi tersebut, DPR RI dan pemerintah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan penghapusbukuan dan hapus tagih utang UMKM.

Harga Obat Terancam Naik, Netty Minta Perlindungan untuk Pasien Penyakit Kronis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat tetap terjaga. Hal ini dalam rangka merespons potensi kenaikan harga akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian geopolitik global.

Lestari Moerdijat Usul Skema Insentif Demi Jaga Kelestarian Cagar Budaya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mengusulkan adanya pemberian insentif bagi masyarakat yang berupaya menjaga dan melestarikan koleksi maupun situs bersejarah. Pasalnya, berbagai aset budaya yang memiliki nilai sejarah penting kerap terancam hilang lantaran pemilik atau ahli waris menghadapi beban ekonomi yang tidak ringan untuk merawatnya.