•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Baleg Soroti Usulan Koordinasi BSDI dan BSSN dalam Penanganan Insiden Data

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Baleg Soroti Usulan Koordinasi BSDI dan BSSN dalam Penanganan Insiden Data

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menilai pengaturan teknis mengenai koordinasi antarinstansi dalam penanganan insiden keamanan data tidak perlu dirinci dalam Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Menurutnya, RUU tersebut harus tetap berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

4 Juni 2026

Legislator Dorong Adanya Blueprint Penguatan Kelembagaan Dinas PU Daerah

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Dorong Adanya Blueprint Penguatan Kelembagaan Dinas PU Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyusun cetak biru (blueprint) penguatan kapasitas dinas PU di daerah. Hal ini penting agar dinas di daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam penanganan infrastruktur, khususnya saat menghadapi kondisi pascabencana.

Benny Utama: Revisi UU Polri Harus Perkuat Kewenangan Penanganan Kejahatan Siber

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Benny Utama: Revisi UU Polri Harus Perkuat Kewenangan Penanganan Kejahatan Siber

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menegaskan bahwa penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri. Menurutnya, perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya landasan hukum yang lebih kuat agar aparat penegak hukum mampu mengantisipasi berbagai ancaman di ruang digital.

Legislator Soroti Sulitnya Eksekusi Putusan Asing di Indonesia

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Soroti Sulitnya Eksekusi Putusan Asing di Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Yasonna H. Laoly menyoroti masih sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan maupun arbitrase asing di Indonesia. Kondisi tersebut dinilainya menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab melalui penyusunan RUU HPI.

Harmonisasi RUU Kehutanan Berlandas Hakikat Pengelolaan Hutan untuk Maslahat Masyarakat

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Harmonisasi RUU Kehutanan Berlandas Hakikat Pengelolaan Hutan untuk Maslahat Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa proses pengharmonisasian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus tetap berpegang pada hakikat pengelolaan hutan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum yang berlaku, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hutan adat. Menurut Bob, prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Kehutanan tetap relevan hingga saat ini, yakni menjadikan hutan sebagai kekayaan alam yang harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Minta Kaji Ulang Urgensi RUU Profesi Kurator, Sugiat Santoso Soroti Relevansi UU Kepailitan

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Minta Kaji Ulang Urgensi RUU Profesi Kurator, Sugiat Santoso Soroti Relevansi UU Kepailitan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, meminta berbagai organisasi profesi kurator memberikan masukan yang lebih mendalam terkait penyusunan Rancangan Undang -Undang (RUU) Profesi Kurator. Menurutnya, sebelum membentuk regulasi baru, perlu dikaji terlebih dahulu sejauh mana relevansi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang selama ini menjadi landasan hukum profesi kurator.

Zulfikar Arse: Revisi 15 RUU Kabupaten/Kota Fokus Perkuat Dasar Hukum Daerah Otonom

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Zulfikar Arse: Revisi 15 RUU Kabupaten/Kota Fokus Perkuat Dasar Hukum Daerah Otonom

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan bahwa penyusunan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota dilakukan secara terbatas dan terfokus pada substansi yang telah disepakati bersama pemerintah. Pasalnya, proses penyusunan RUU telah melalui tahapan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta kalangan akademisi di masing-masing daerah yang menjadi objek pengaturan.

Elita Budiati Minta Pusdikkav Segera Transformasi Hadapi Ancaman Perang Digital

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Elita Budiati Minta Pusdikkav Segera Transformasi Hadapi Ancaman Perang Digital

PARLEMENTARIA, Padalarang - Anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati menekankan pentingnya transformasi pendidikan kavaleri agar selaras dengan perkembangan teknologi pertahanan global. Pasalnya, ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini tidak lagi sebatas perang konvensional, melainkan telah bergeser ke perang asimetris yang berbasis digital, siber, hingga kecerdasan buatan (AI).

M. Khozin: Kekayaan Alam Harus Dikelola untuk Kemakmuran Rakyat

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

M. Khozin: Kekayaan Alam Harus Dikelola untuk Kemakmuran Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional harus benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi. Anggota DPR RI Muhammad Khozin menilai kedaulatan ekonomi hanya dapat terwujud apabila negara memastikan kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, bukan sekadar menjadi prinsip normatif.

Demokrasi Pancasila Bukan Sekadar Retorika, Harus Terasa bagi Rakyat

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Demokrasi Pancasila Bukan Sekadar Retorika, Harus Terasa bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Muhammad Khozin menegaskan bahwa Demokrasi Pancasila harus diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi konsep normatif dalam ruang diskusi. Menurutnya, ukuran keberhasilan demokrasi terletak pada keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

Pengurus Baru Koperasi Setjen DPR 2026–2030 Siap Realisasikan Program Demi Tingkatkan Kesejahteraan Anggota

Isu Lainnya4 Juni 2026

Isu Lainnya

Pengurus Baru Koperasi Setjen DPR 2026–2030 Siap Realisasikan Program Demi Tingkatkan Kesejahteraan Anggota

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Pengurus Koperasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terpilih Dedy Bagus Prakasa menyampaikan rasa syukur usai memenangkan pemilihan pengurus koperasi Sekretariat Jenderal DPR RI periode 2026–2030. Baginya, proses penghitungan suara berlangsung cukup menegangkan karena persaingan berlangsung ketat hingga detik-detik terakhir.

RUU Polri Harus Selaras KUHP dan KUHAP Jadi Kunci Penguatan Keadilan Restoratif

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Polri Harus Selaras KUHP dan KUHAP Jadi Kunci Penguatan Keadilan Restoratif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menekankan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat terwujudnya keadilan yang substantif dan sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).