•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI resmi menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam rencana kerja tahun 2027. Keputusan ini diambil agar kedua lembaga tersebut bisa bekerja maksimal dalam melindungi hak-hak masyarakat dan mendampingi korban kekerasan.

17 Juni 2026

Kekeringan Meluas, Puan Ingatkan Pemerintah Siaga Air Bersih & Pangan

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kekeringan Meluas, Puan Ingatkan Pemerintah Siaga Air Bersih & Pangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif menyusul prediksi musim kemarau yang akan lebih panjang di tahun 2026. Mulai dari kebutuhan air bersih, hingga mitigasi dampak kekeringan di sektor pertanian dan kesehatan masyarakat.

Komisi X Dukung Pelibatan Kantin Sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dukung Pelibatan Kantin Sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI mendukung wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai dapat memperluas manfaat program sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.

Siap Bahas bersama Pemerintah, Baleg Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Siap Bahas bersama Pemerintah, Baleg Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil harmonisasi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Penguatan Anggaran MA Optimalisasi Fungsi Lembaga Peradilan hingga ke Daerah

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penguatan Anggaran MA Optimalisasi Fungsi Lembaga Peradilan hingga ke Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Mahkamah Agung (MA) tahun 2026. Menurutnya, penguatan anggaran diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan dapat berjalan lebih optimal di seluruh Indonesia.

Dorong Reformasi Pajak Digital dan Keadilan Pajak bagi Perusahaan Global

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dorong Reformasi Pajak Digital dan Keadilan Pajak bagi Perusahaan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi perpajakan yang lebih progresif dengan menjangkau sektor-sektor ekonomi yang selama ini belum tergarap secara optimal, termasuk ekonomi digital. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperluas basis penerimaan negara sekaligus mewujudkan keadilan pajak di tengah semakin besarnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia.

Dukung Peningkatan Anggaran MA, Komisi III Minta Digitalisasi Peradilan Diperkuat

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Dukung Peningkatan Anggaran MA, Komisi III Minta Digitalisasi Peradilan Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong adanya upaya penguatan infrastruktur digital di lingkungan peradilan guna meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Menurutnya, transformasi digital yang tengah dilakukan Mahkamah Agung perlu didukung dengan anggaran yang memadai agar dapat berjalan optimal hingga ke daerah.

Sturman: 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Layak Jadi Usul Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sturman: 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Layak Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menyatakan Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi berpendapat 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan telah memenuhi aspek teknis, substansi, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga layak diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

Sadiq Pasadigoe Minta BPIP Jangan Lembek Bumikan Nilai Pancasila

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sadiq Pasadigoe Minta BPIP Jangan Lembek Bumikan Nilai Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Sadiq Pasadigoe meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk tidak lembek dan lebih agresif (greget) dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. DPR RI menilai sosialisasi massal sangat penting untuk membentengi moral generasi muda dari berbagai penyelewengan.

Komisi VII Dorong BSN Jadi Panglima Standardisasi UMKM

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Dorong BSN Jadi Panglima Standardisasi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan Badan Standardisasi Nasional (BSN) harus menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program standardisasi yang lebih masif dan terukur. Chusnunia menegaskan, komitmen keberpihakan terhadap UMKM harus tercermin dalam program kerja dan alokasi anggaran BSN.

Atasi Banjir Palembang, BAM Ajak Warga Terapkan Pilah Sampah Berbasis Nilai Ekonomi

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Atasi Banjir Palembang, BAM Ajak Warga Terapkan Pilah Sampah Berbasis Nilai Ekonomi

PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Siti Mukaromah, menekankan bahwa penuntasan persoalan banjir di Kota Palembang tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik, melainkan harus dimulai dari pembangunan kesadaran personal dalam mengelola sampah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik BAM DPR RI di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/6/2026).

Keberhasilan Kinerja APBN Harus Diukur dari Dampak Nyata di Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Keberhasilan Kinerja APBN Harus Diukur dari Dampak Nyata di Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Di tengah besarnya kebutuhan anggaran pembangunan, Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada kualitas belanja negara dan optimalisasi aset negara. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat serta kemampuan aset negara menghasilkan nilai ekonomi.