Berita Terbaru

Komisi II: KPU-Bawaslu Perlu Mulai Kaji E-Voting untuk Pemilih di Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong KPU dan Bawaslu mulai mengkaji penerapan sistem e-voting, khususnya bagi pemilih luar negeri. Menurutnya, sistem tersebut dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan penyelenggaraan Pemilu yang selama ini dihadapi WNI di luar negeri. Selain waktu pelaksanaan yang tidak selalu bersamaan, metode pemungutan suara yang berbeda-beda juga dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan.

17 Juni 2026

Komisi III Dorong Hasil Pemulihan Aset dan Perkuat Anggaran Kejaksaan

Komisi III Dorong Hasil Pemulihan Aset dan Perkuat Anggaran Kejaksaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendorong usulan pemanfaatan dana hasil pemulihan aset yang berhasil dihimpun Kejaksaan RI untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi institusi. Menurutnya, capaian pemulihan aset yang besar menunjukkan kinerja Kejaksaan yang layak mendapat dukungan dalam pembahasan anggaran.

Dorong Efisiensi Anggaran 2027, Komisi XIII Tahan Usulan Belanja Tidak Prioritas

Dorong Efisiensi Anggaran 2027, Komisi XIII Tahan Usulan Belanja Tidak Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya efisiensi dalam pembahasan anggaran tahun 2027 bersama MPR RI dan DPD RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), DPR menilai sejumlah usulan anggaran masih belum mencerminkan prinsip efektivitas dan efisiensi belanja negara.

Atasi Konflik Tenurial dan Tumpang Tindih Lahan, Revisi UU Kehutanan Perlu Libatkan ATR/BPN

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Atasi Konflik Tenurial dan Tumpang Tindih Lahan, Revisi UU Kehutanan Perlu Libatkan ATR/BPN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pihaknya perlu mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, materi perubahan undang-undang tersebut berkaitan erat dengan berbagai persoalan agraria dan tata ruang yang memerlukan sinkronisasi lintas sektor.

Putra Nababan Usul Skema Penjaminan Khusus bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

Industri dan Pembangunan

Putra Nababan Usul Skema Penjaminan Khusus bagi Pelaku Ekonomi Kreatif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif, khususnya melalui skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (KI). Menurutnya, hingga saat ini banyak pelaku industri kreatif yang masih kesulitan memperoleh akses permodalan karena kekayaan intelektual belum diterima secara luas sebagai agunan kredit.

Komisi X Menyetujui Proses Naturalisasi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony

Komisi X Menyetujui Proses Naturalisasi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI menyetujui naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfan mengatakan pihaknya menyetujui proses naturalisasi Luke Anthony Vickery dan Mitchell Lee Baker yang diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia untuk selanjutnya diambil sumpahnya sebagai Warga Negara Indonesia.

My Esti Dorong Kemenpora Susun Roadmap Prestasi Olahraga Berbasis Target Medali

My Esti Dorong Kemenpora Susun Roadmap Prestasi Olahraga Berbasis Target Medali

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) segera menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan olahraga nasional yang lebih terukur sebagai dasar penyusunan program dan anggaran tahun 2027. Menurutnya, setiap target prestasi olahraga harus didukung perencanaan yang matang, termasuk penetapan cabang olahraga unggulan dan kebutuhan anggaran yang jelas.

Komisi X Optimistis Penguatan Anggaran Kemenpora 2027 Perkuat Ekosistem Olahraga dan Kepemudaan

Industri dan Pembangunan17 Juni 2026

Komisi X Optimistis Penguatan Anggaran Kemenpora 2027 Perkuat Ekosistem Olahraga dan Kepemudaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menyatakan optimisme bahwa penguatan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Tahun Anggaran 2027 akan menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem kepemudaan dan keolahragaan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Optimisme tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Legislator Usul BSN Perluas Sertifikasi SNI Gratis Bagi UMKM

Industri dan Pembangunan

Legislator Usul BSN Perluas Sertifikasi SNI Gratis Bagi UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho menilai masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi SNI maupun pemahaman yang memadai mengenai pentingnya penerapan standar. Maka, Andhika berharap BSN dapat memperluas fasilitasi sertifikasi SNI secara gratis bagi UMKM pada tahun 2027.

Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas dalam Anggaran Pendidikan 2027

Kesejahteraan Guru Harus Jadi Prioritas dalam Anggaran Pendidikan 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2027 agar tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga memberikan perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan guru serta peningkatan mutu pendidikan nasional.

Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan

Cegah Tumpang Tindih Lahan, Baleg Dorong Sinkronisasi Tata Ruang dan Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sofwan Dedi menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan tata ruang dan penetapan kawasan hutan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, berbagai persoalan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi menunjukkan perlunya pembaruan regulasi agar tercipta kepastian hukum dan tata kelola kehutanan yang lebih baik.

Rieke Diah Pitaloka: Negara Jangan Pelit Ongkos untuk Lindungi Perempuan Indonesia