•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Charles Honoris: Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tak Bisa Dilakukan Parsial

Kesejahteraan Rakyat8 Juli 2026

Charles Honoris: Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tak Bisa Dilakukan Parsial

PARLEMENTARIA, Mataram – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi perhatian bersama guna memastikan seluruh pekerja, terutama pekerja rentan dan sektor informal, memperoleh perlindungan jaminan sosial.

8 Juli 2026

RUU Perampasan Aset Harus Tetap Perhatikan Aspek Hukum Perdata

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Harus Tetap Perhatikan Aspek Hukum Perdata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak dapat hanya dilihat dari perspektif hukum pidana. Menurutnya, pengaturan tersebut juga harus mempertimbangkan aspek hukum perdata, khususnya terkait status kepemilikan suatu harta.

Komisi IX Evaluasi Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pascaberlakunya UU HKPD

Kesejahteraan Rakyat8 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Evaluasi Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pascaberlakunya UU HKPD

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (8/7/2026), guna mengawasi optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengevaluasi implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Pembinaan Pegawai Jadi Kunci Cegah Pelanggaran Disiplin ASN

Isu Lainnya8 Juli 2026

Isu Lainnya

Pembinaan Pegawai Jadi Kunci Cegah Pelanggaran Disiplin ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Rahmad Budiaji menegaskan pembinaan pegawai merupakan langkah utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pengawasan yang efektif, peningkatan pemahaman terhadap aturan disiplin, serta pemanfaatan teknologi informasi yaitu aplikasi 'Integrated Discipline' (I’DIS) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Harmoni oleh Biro SDMA Setjen DPR RI.

Komisi XIII Dorong Harmonisasi Regulasi Daerah, demi Hadirkan Kepastian Hukum ke Masyarakat

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dorong Harmonisasi Regulasi Daerah, demi Hadirkan Kepastian Hukum ke Masyarakat

PARLEMENTARIA, Surabaya – Penguatan harmonisasi regulasi daerah menjadi penting sebagai bagian dari reformasi regulasi nasional. Demi mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Arisal Aziz Dorong Harmonisasi Regulasi Daerah yang Partisipatif dan Berpihak pada Masyarakat

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Arisal Aziz Dorong Harmonisasi Regulasi Daerah yang Partisipatif dan Berpihak pada Masyarakat

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz mendorong proses harmonisasi regulasi daerah dilakukan secara lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap penyusunan. Pasalnya, peraturan daerah (Perda) yang berkualitas tidak hanya harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Anggaran Dirjen SDA KemenPU Jomplang, Ketua Komisi V Minta Rekomposisi Ulang

Industri dan Pembangunan8 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Anggaran Dirjen SDA KemenPU Jomplang, Ketua Komisi V Minta Rekomposisi Ulang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk merekomposisi kembali sebaran alokasi anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027. Langkah tegas ini diambil akibat distribusi anggaran antarwilayah dinilai sangat timpang dan tidak mencerminkan asas keadilan.

Dewi Asmara Dorong Perkuat SDM dan Sarana Perancang Peraturan demi Lahirkan Regulasi Berkualitas

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dewi Asmara Dorong Perkuat SDM dan Sarana Perancang Peraturan demi Lahirkan Regulasi Berkualitas

PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) dan sarana pendukung bagi perancang peraturan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Jawa Tengah. Baginya, penguatan kapasitas perancang harus berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas yang memadai agar kualitas harmonisasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan semakin optimal.

Berpotensi Merugikan, Rizal Bawazier Minta Taspen Tidak Alokasikan Dana Investasi

Industri dan Pembangunan8 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Berpotensi Merugikan, Rizal Bawazier Minta Taspen Tidak Alokasikan Dana Investasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menyoroti kebijakan PT Taspen yang telah mengalokasikan dana hingga Rp 1,8 triliun untuk membeli produk obligasi di pasar keuangan. Menurutnya keputusan ini berpotensi akan merugikan, karena tidak diikuti dengan produk investasi yang jelas dan pengawasan terhadap keuangan perusahaan yang masih lemah.

Maruli Siahaan: Pos Bantuan Hukum Tak Sekadar Berdiri, tetapi Harus Aktif Layani Masyarakat

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan: Pos Bantuan Hukum Tak Sekadar Berdiri, tetapi Harus Aktif Layani Masyarakat

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menekankan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) tidak boleh hanya diukur dari jumlah yang telah dibentuk. Baginya, Posbankum harus benar-benar aktif memberikan pelayanan hukum yang mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Maruli Siahaan Dorong Evaluasi Menyeluruh Raperda yang Ditolak dan Dikembalikan

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan Dorong Evaluasi Menyeluruh Raperda yang Ditolak dan Dikembalikan

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong Kementerian Hukum bersama pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) yang dikembalikan maupun ditolak. Baginya, evaluasi tersebut penting untuk memperkuat kualitas perencanaan regulasi sekaligus mencegah terulangnya kegagalan dalam proses pembentukan perda.

Komisi XIII: Harmonisasi Regulasi Harus Diperkuat Demi Ciptakan Harmonisasi Pusat dan Daerah

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII: Harmonisasi Regulasi Harus Diperkuat Demi Ciptakan Harmonisasi Pusat dan Daerah

PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi XIII DPR RI mengingatkan pentingnya memperkuat harmonisasi regulasi daerah guna mencegah lahirnya peraturan daerah (Perda) maupun peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan sistem hukum nasional, kepentingan umum, dan prinsip hak asasi manusia. Upaya tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah di tengah semakin kompleksnya dinamika pembentukan regulasi.