•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Komisi I Dukung Penuh Perpres 111/2025, Penyusunan Beleid Lebih Tegas Masih Dinamis

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Komisi I Dukung Penuh Perpres 111/2025, Penyusunan Beleid Lebih Tegas Masih Dinamis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menegaskan pihaknya mendukung diterbitkannya Perpres Nomor 111/2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029. Peraturan ini ditandatangani dan disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 24 Oktober 2025 lalu.

8 Juli 2026

Komisi VIII Bentuk Panja Bahas BPIH 2027, Soroti Evaluasi Haji 2026

Kesejahteraan Rakyat8 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Bentuk Panja Bahas BPIH 2027, Soroti Evaluasi Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah. Keputusan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026) malam.

Uji Petik di Sumbar, BAKN Telaah Tata Kelola Alokasi LPG Tabung 3 Kg

Ekonomi dan Keuangan8 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Uji Petik di Sumbar, BAKN Telaah Tata Kelola Alokasi LPG Tabung 3 Kg

PARLEMENTARIA, Padang – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik terhadap tata kelola alokasi LPG tabung 3 kg di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan PT Pertamina Patra Niaga di Padang, Sumatera Barat, Selasa (7/7/2026).

Legislator Dorong Harmonisasi Regulasi dalam RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Dorong Harmonisasi Regulasi dalam RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyoroti pentingnya sinkronisasi berbagai regulasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Menurutnya, harmonisasi aturan menjadi aspek penting agar implementasi undang-undang nantinya berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih.

Selly Harap Panja Komisi VIII Hasilkan Skema BPIH yang Adil dan Berkelanjutan

Kesejahteraan Rakyat8 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Selly Harap Panja Komisi VIII Hasilkan Skema BPIH yang Adil dan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina berharap pembahasan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M dilakukan secara komprehensif melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI. Menurutnya, pembahasan yang mendalam diperlukan agar menghasilkan skema pembiayaan haji yang adil, berkelanjutan, serta tidak membebani jemaah maupun mengurangi hak calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu.

Komisi VIII Akan Bahas Evaluasi Haji dan BPIH 2027 Melalui Panja

Kesejahteraan Rakyat8 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Akan Bahas Evaluasi Haji dan BPIH 2027 Melalui Panja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI akan membahas secara lebih rinci hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M melalui Panitia Kerja (Panja) yang segera dibentuk. Panja tersebut akan bertugas menyusun rekomendasi penyempurnaan penyelenggaraan haji berdasarkan hasil evaluasi musim haji 2026 sekaligus membahas komponen pembiayaan haji tahun 2027.

Fikri Faqih: Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Kesejahteraan Rakyat8 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih: Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal. Menurutnya, tuntutan peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik dosen harus diimbangi dengan kebijakan yang menjamin kesejahteraan mereka.

Badai PHK Mengancam, Samuel Wattimena Desak Pembinaan Ulang Buruh Berbasis Potensi Daerah

Industri dan Pembangunan8 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Badai PHK Mengancam, Samuel Wattimena Desak Pembinaan Ulang Buruh Berbasis Potensi Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, mendesak adanya langkah mitigasi konkret menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat tekanan ekonomi global dan penguatan dolar AS. Ia mendorong program pembinaan keterampilan ulang bagi buruh terdampak agar mampu mengolah potensi di kampung halaman.

Sugeng Suparwoto: Penentuan Lokasi PLTSa Harus Utamakan Keselamatan Warga

Industri dan Pembangunan8 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Sugeng Suparwoto: Penentuan Lokasi PLTSa Harus Utamakan Keselamatan Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tetap diperlukan sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah nasional. Namun, pelaksanaannya harus mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, termasuk melalui penentuan lokasi yang tepat.

BAKN Nilai Bulog Jadi Kunci Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Ekonomi dan Keuangan8 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Nilai Bulog Jadi Kunci Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

PARLEMENTARIA, Padang – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menilai penguatan tata kelola dan kelembagaan Perum Bulog menjadi kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sebagai instrumen negara, perusahaan plat merah ini dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan, khususnya beras.

Problem Krusial RUU Penyadapan: Mulai dari Otoritas hingga Hak Korban Salah Sadap

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Problem Krusial RUU Penyadapan: Mulai dari Otoritas hingga Hak Korban Salah Sadap

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Gamal menyoroti pentingnya pengaturan yang jelas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan, agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan dan tetap melindungi hak privasi warga negara. Menurutnya, penyusunan regulasi penyadapan perlu memperhatikan aspek otorisasi, pengawasan, batas waktu, ruang lingkup kejahatan, nasib data hasil penyadapan, keabsahan alat bukti di pengadilan, hingga hak korban salah sadap.

Terima Delegasi ANAO, Puan Tekankan Penguatan Tata Kelola Hadapi Ancaman Siber

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Terima Delegasi ANAO, Puan Tekankan Penguatan Tata Kelola Hadapi Ancaman Siber

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan pentingnya pendekatan pengawasan yang adaptif dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan tata kelola negara, termasuk ancaman keamanan siber dan kejahatan keuangan lintas negara. Penegasan itu disampaikan saat menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office (ANAO) atau Badan Pemeriksa Keuangan Australia bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.