•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Kerja Sama Indonesia-India Harus Bermanfaat Nyata bagi Rakyat, DPR Berperan Penting Mengawal

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Kerja Sama Indonesia-India Harus Bermanfaat Nyata bagi Rakyat, DPR Berperan Penting Mengawal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong agar hubungan Indonesia dan India tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan kerja sama antarpemerintah, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara. Menurutnya, parlemen memiliki peran penting dalam mendukung penguatan kemitraan strategis Indonesia dan India.

7 Juli 2026

DPR Dukung Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–India, Sambut Baik Visi Gangga-Mahakam

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

DPR Dukung Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–India, Sambut Baik Visi Gangga-Mahakam

PARLEMENTARIA, Jakarta– Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI siap mendukung penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan India, termasuk berbagai kesepakatan yang telah dibangun kedua negara. Komitmen itu disampaikan usai menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Gedung DPR RI bersama Presiden Prabowo Subianto.

Evaluasi Distribusi Penempatan PPAT Demi Perkuat Pelayanan Pertanahan

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Evaluasi Distribusi Penempatan PPAT Demi Perkuat Pelayanan Pertanahan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan produktivitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ditegaskannya, evaluasi tersebut penting agar penempatan PPAT sesuai dengan kebutuhan pelayanan di setiap daerah sehingga masyarakat memperoleh layanan pertanahan yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas.

Komisi II Minta ATR/BPN RI Kaji Pembentukan UU PPAT

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Minta ATR/BPN RI Kaji Pembentukan UU PPAT

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI) mengkaji usulan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT) terkait dihadirkannya Undang-Undang tersendiri tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini dalam rangka untuk peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di masa depan yang lebih bertanggung jawab, terstandardisasi dan berkeadilan.

Serap Masukan di Jatim, Baleg Pastikan Penuhi Unsur Meaningful Participation RUU Penyadapan

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Serap Masukan di Jatim, Baleg Pastikan Penuhi Unsur Meaningful Participation RUU Penyadapan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan perlu disusun untuk memberikan kepastian hukum serta menyatukan aturan penyadapan yang selama ini tersebar di berbagai regulasi.

Komisi XII Segera Tindak Lanjuti Aduan Warga Terdampak PT Asmin dan PT Kapuas

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Segera Tindak Lanjuti Aduan Warga Terdampak PT Asmin dan PT Kapuas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR menerima audiensi masyarakat terkait dugaan sengketa lahan dan persoalan lingkungan yang melibatkan PT Asmin Bara Baronang dan PT Kapuas Maju Jaya. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari sengketa lahan hingga konflik agraria antara perusahaan perkebunan dengan warga setempat.

Hukum Seberat-beratnya Pelaku Pembunuhan Polisi Saat Operasi Berantas Narkoba

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Hukum Seberat-beratnya Pelaku Pembunuhan Polisi Saat Operasi Berantas Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga personel Satresnarkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, saat menjalankan operasi pemberantasan narkotika. Ia meminta Kepolisian RI mengusut tuntas kasus tersebut, menangkap seluruh pelaku, serta membongkar jaringan mafia narkotika yang diduga terlibat.

Harapan Masyarakat Saat Urus Pertanahan: Cepat, Aman, Transparan, dan Tepat Waktu

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Harapan Masyarakat Saat Urus Pertanahan: Cepat, Aman, Transparan, dan Tepat Waktu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan bahwa harapan utama masyarakat terhadap pelayanan pertanahan adalah proses yang cepat, aman, transparan, dan memiliki kepastian waktu. Untuk itu, Bahtra mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat tata kelola pelayanan agar memberikan kepastian kepada masyarakat.

Komisi I Terima Undangan Parlemen Singapura, Kawal 26 Kerja Sama Antar-Kedua Negara

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Terima Undangan Parlemen Singapura, Kawal 26 Kerja Sama Antar-Kedua Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Singapura untuk Indonesia H.E. Mr. Kwok Fook Seng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan diplomasi parlemen, tindak lanjut kerja sama bilateral Indonesia-Singapura, hingga berbagai isu strategis kawasan.

Rokhmat Ardiyan: Pembangunan PLTSa Jangan Bikin Rugi Masyarakat

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Rokhmat Ardiyan: Pembangunan PLTSa Jangan Bikin Rugi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menegaskan bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kelurahan Bira-Parangloe, Kota Makassar, tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, setiap proyek strategis pemerintah harus memberikan manfaat nyata tanpa menurunkan kualitas hidup warga di sekitar lokasi pembangunan.

Netty: Pemerataan Tenaga Kesehatan Lebih Mendesak daripada Sekadar Menambah Dokter

Kesejahteraan Rakyat7 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty: Pemerataan Tenaga Kesehatan Lebih Mendesak daripada Sekadar Menambah Dokter

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai persoalan pelayanan kesehatan di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah dokter. Menurutnya, pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan tata kelola distribusi tenaga kesehatan agar masyarakat di seluruh daerah memperoleh akses layanan kesehatan yang setara.

Segera Tinjau Lapangan Tanggapi Aduan Warga Terdampak Tambang di Kalsel dan Sumut

News7 Juli 2026

News

Segera Tinjau Lapangan Tanggapi Aduan Warga Terdampak Tambang di Kalsel dan Sumut

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mengusulkan agar segera dilakukan kunjungan lapangan untuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat terkait dugaan dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan warga. Menurutnya, persoalan yang disampaikan masyarakat sudah berlangsung cukup lama sehingga perlu ditindaklanjuti secara langsung.