Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menegaskan bahwa Komisi XI DPR memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru, khususnya guru honorer dan PPPK Paruh Waktu, yang hingga kini masih menerima penghasilan jauh dari layak. Hal itu disampaikannya kepada Parlementaria usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR bersama Komisi C (Keuangan) DPRD Provinsi Jawa Timur, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, serta audiensi terkait penggajian PPPK dan relaksasi ketentuan belanja pegawai daerah di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wijanto menegaskan anjloknya Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sebesar 87,4 persen dalam realisasi APBN Semester I 2026 bukan kerugian riil bagi negara, melainkan konsekuensi dari pengalihan pos setoran dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Danantara.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wijanto meyakini pertumbuhan penerimaan pajak yang ditopang kenaikan harga komoditas seperti CPO, nikel, dan tembaga akan tetap berkelanjutan hingga akhir tahun, ditopang penguatan tata kelola lewat pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendorong skema pergeseran anggaran antara Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dan Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L) untuk mengatasi keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit di daerah, yang menurutnya sudah menjadi keluhan berulang dari fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wijanto menilai Outlook Postur APBN 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan, yang mana Pendapatan Negara, Belanja Negara, maupun defisit seluruhnya diproyeksikan melampaui asumsi awal Undang-Undang APBN, tidak memerlukan koreksi lewat APBN Perubahan (APBN-P), karena pemerintah dinilai masih mampu mengendalikan defisit dan mendorong sisi penerimaan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai pelebaran defisit APBN 2026 menjadi 2,85 persen terhadap PDB melampaui target Undang-Undang APBN 2026 sebesar 2,68 persen masih berada dalam batas aman, dengan menekankan bahwa tren kehati-hatian fiskal pemerintah justru membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR meminta Komnas HAM segera turun ke Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk menelusuri dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang disampaikan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Aliansi Masyarakat Rantau Bakula. Menanggapi, Anggota Komisi XIII DPR RI Muhammad Rofiqi mengatakan, langkah tersebut menjadi tindak lanjut awal atas berbagai aduan masyarakat, mulai dari dugaan pencemaran lingkungan, persoalan tenaga kerja asing (TKA), hingga dugaan kriminalisasi terhadap warga.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyatakan Indonesia dan Rumania sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang yang saling menguntungkan dalam berbagai peluang peningkatan kerja sama bilateral, mulai dari perdagangan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga hubungan antar parlemen.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan perpanjangan tenor penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pasalnya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan ruang yang lebih luas bagi perbankan untuk mengoptimalkan penyaluran pembiayaan ke sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus menjaga stabilitas likuiditas perbankan.
Parlementaria, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mendesak adanya penjelasan menyeluruh terkait dugaan rekayasa laporan keuangan di PT Pos Indonesia (Persero). Untuk mendalami persoalan tersebut, Darmadi mengungkapkan, Komisi VI berencana memanggil Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) guna memperoleh penjelasan mengenai dugaan praktik kecurangan (fraud) serta kondisi tata kelola perusahaan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak lagi menampilkan catatan kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan nominal di bawah Rp1 juta. Menurutnya, kebijakan tersebut akan mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah subsidi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
KUNJUNGAN KENEGARAAN PERDANA MENTERI INDIA