Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Penguatan layanan kesehatan menjadi salah satu rekomendasi utama hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Komisi VIII DPR RI menilai jumlah tenaga kesehatan Indonesia yang bertugas di Arab Saudi perlu ditambah pada musim haji 2027 guna memastikan pelayanan yang lebih optimal, khususnya bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan jemaah yang membutuhkan perawatan medis.
PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah meninjau ulang regulasi terkait penerapan pajak progresif atas pencairan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Hari Tua (JHT), uang pesangon, dan dana pensiun.
PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M yang diajukan oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) masih berstatus usulan dan belum memperoleh persetujuan DPR RI.
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI PERTEMUAN DENGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NASIONAL (GTKN)-FAGAR
PARLEMENTARIA, Bandung – Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat, Bandung, untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sekaligus menghimpun berbagai masukan sebagai bahan penyempurnaan layanan haji pada musim haji mendatang.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi meminta ketegasan sikap dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) terkait produk yang sebenarnya mereka hasilkan selama ini. Mulyadi menyoroti ironi nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dinilainya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan selama puluhan tahun.
PARLEMENTARIA, Kabupaten Bangka - Komisi XII DPR menyerap masukan dari kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketenagalistrikan melalui kunjungan kerja spesifik ke Universitas Bangka Belitung (UBB). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkaya substansi revisi regulasi agar mampu menjawab tantangan sektor ketenagalistrikan sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan nasional.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania meminta penyelenggara ibadah haji mulai melakukan persiapan bagi calon jemaah haji tahun 2027 sejak dini. Menurutnya, langkah tersebut penting agar para calon jemaah memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kondisi kesehatan, memahami tata cara ibadah, serta memenuhi berbagai persyaratan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta kasus meninggalnya dr. Adrian Rantung, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado, menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Menurutnya, reformasi perlu dilakukan terutama dalam aspek perlindungan peserta didik dan kesehatan mental.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Komisi VIII DPR RI mengapresiasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M melalui Embarkasi Yogyakarta International Airport (YIA) yang menerapkan konsep embarkasi berbasis hotel. Model layanan tersebut dinilai mampu meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur bandara dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti kemungkinan penerapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak hanya untuk tindak pidana korupsi, tetapi juga terhadap tindak pidana lain, terutama judi online. Menurutnya, perlu ada kajian lebih lanjut agar instrumen hukum tersebut mampu menjangkau kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Reformasi terhadap pengawasan internal Polri terus didorong setelah adanya kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oknum polisi kepada istri sirinya. Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menyebut pengawasan Polri perlu bertransformasi dari model reaktif menjadi pencegahan berbasis risiko.