Berita Terbaru

Industri dan Pembangunan9 Juli 2026

Pembentukan Ditjen Pesantren Perkuat Pembinaan Pendidikan Keagamaan

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Riau menyerap berbagai masukan dan aspirasi terkait persoalan tenaga pendidik madrasah dan pondok pesantren yang ada di provinsi tersebut. Salah satu aspirasi utama yang mengemuka adalah harapan agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pondok pesantren dan madrasah melalui kebijakan maupun dukungan anggaran.

9 Juli 2026

Komisi XII Dorong Optimalisasi Potensi EBT Lampung, Perkuat Transisi Energi

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Dorong Optimalisasi Potensi EBT Lampung, Perkuat Transisi Energi

PARLEMENTARIA, Lampung – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menilai Provinsi Lampung memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang sangat besar. Namun, besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sehingga diperlukan dukungan investasi, teknologi, dan sumber daya manusia untuk mempercepat transisi energi.

Komisi IX Dorong SPPG di Wilayah 3T Kepri Segera Beroperasi

Komisi IX Dorong SPPG di Wilayah 3T Kepri Segera Beroperasi

PARLEMENTARIA, Karimun — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Provinsi Kepulauan Riau segera beroperasi. Dorongan tersebut disampaikan setelah Komisi IX DPR RI menemukan sejumlah SPPG yang telah siap secara sarana dan prasarana, namun hingga kini belum dapat melayani masyarakat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ansory Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer Madrasah dan Pesantren

Ansory Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer Madrasah dan Pesantren

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan pihaknya akan mengawal berbagai aspirasi terkait tata kelola pendidikan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), terutama peningkatan kesejahteraan guru honorer. Aspirasi tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan usai Komisi VIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Riau.

Fikri Nilai Penanganan LGBTQ Perlu Pendekatan Preventif dan Rehabilitatif

Fikri Nilai Penanganan LGBTQ Perlu Pendekatan Preventif dan Rehabilitatif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan dukungannya terhadap yang menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter. Ia juga menyambut baik usulan yang mendorong penyusunan rancangan undang-undang mengenai pidana lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) sebagai bahan pertimbangan DPR RI.

Komisi VIII Terus Mengawal Hasil Evaluasi Haji 2026 Agar Setiap Catatan Ditindaklanjuti

Komisi VIII Terus Mengawal Hasil Evaluasi Haji 2026 Agar Setiap Catatan Ditindaklanjuti

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Komisi VIII DPR RI menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu dibenahi dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada musim haji mendatang. Evaluasi tersebut mencakup layanan konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga peningkatan kualitas petugas haji.

Komisi II Apresiasi Pemprov Jabar Sukseskan Program Prioritas Nasional

Komisi II Apresiasi Pemprov Jabar Sukseskan Program Prioritas Nasional

PARLEMENTARIA, Bandung – Komisi II DPR RI mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespons dan melaksanakan berbagai program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat dinilai berhasil menjalankan peran strategis sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat.

Kawal Program Prioritas Nasional, Komisi II Siap Dukung Banten Jaga Momentum Pembangunan

Ekonomi dan Keuangan9 Juli 2026

Kawal Program Prioritas Nasional, Komisi II Siap Dukung Banten Jaga Momentum Pembangunan

PARLEMENTARIA, Serang – Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya mengawal percepatan pelaksanaan Program Prioritas Nasional sekaligus mendukung Pemerintah Provinsi Banten menjaga momentum pembangunan yang telah dicapai. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyebutkan, Provinsi Banten memiliki posisi strategis sebagai simpul perekonomian nasional sekaligus daerah penyangga kawasan ibu kota.

Koordinasi Antarotoritas Jadi Kunci Penguatan Pusat Finansial Internasional Indonesia

Ekonomi dan Keuangan

Koordinasi Antarotoritas Jadi Kunci Penguatan Pusat Finansial Internasional Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menekankan pentingnya mekanisme koordinasi yang jelas antarotoritas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Menurutnya, tata kelola yang kuat sejak awal menjadi kunci agar pusat finansial internasional yang dibangun Indonesia mampu berjalan efektif sekaligus meminimalkan berbagai potensi risiko.

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Harmonisasi Regulasi dan Percepatan Penyusunan DIM

Pansus RUU Daerah Kepulauan Dorong Harmonisasi Regulasi dan Percepatan Penyusunan DIM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI mendorong agar penyusunan RUU tersebut dilakukan melalui harmonisasi konsepsi dengan seluruh peraturan perundang-undangan terkait. Wakil Ketua Pansus, TA Khalid, menyampaikan penyusunan RUU tentang Daerah Kepulauan perlu dilakukan melalui harmonisasi dengan berbagai regulasi terkait agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan.

Batasan Peran Swasta Pasca-Putusan MK Jadi Tantangan Krusial RUU Air Minum

Batasan Peran Swasta Pasca-Putusan MK Jadi Tantangan Krusial RUU Air Minum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mengingatkan bahwa penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi wajib tunduk pada implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85 Tahun 2013. Putusan tersebut secara ketat membatasi ruang gerak pihak swasta di sektor sumber daya air guna menjaga amanat konstitusi.

Korupsi Batu Bara Bikin Black Out se-Sumatra, Kortas Polri Harus Ungkap Pemalsu Dokumen