•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Komisi XII Serap Masukan Forum Rektor, Perkuat RUU Ketenagalistrikan

Industri dan Pembangunan9 Juli 2026

Komisi XII Serap Masukan Forum Rektor, Perkuat RUU Ketenagalistrikan

PARLEMENTARIA, Lampung – Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya melibatkan kalangan akademisi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Lampung, Komisi XII menghimpun berbagai masukan dari Forum Rektor dan pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan substansi RUU agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

9 Juli 2026

RUU Ketenagalistrikan Jamin Kemandirian Energi Daerah

Industri dan Pembangunan9 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

RUU Ketenagalistrikan Jamin Kemandirian Energi Daerah

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung – Anggota Komisi XII DPR RI Junaidi Auly mendorong agar Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengakomodasi penguatan kemandirian energi di setiap daerah. Menurutnya, penguatan aspek tersebut penting untuk menjamin keandalan pasokan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan antarwilayah.

Soal Kelembagaan RUU Air Minum, Baleg Soroti Struktur Forkalim dan PERPAMSI

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Soal Kelembagaan RUU Air Minum, Baleg Soroti Struktur Forkalim dan PERPAMSI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mempertanyakan kejelasan struktur kelembagaan antara Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) dan Forum Komunikasi Pengelola Air Limbah Domestik (Forkalim). Struktur kedua lembaga tersebut dinilai berpotensi tumpang tindih dalam bagan organisasi yang dipaparkan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2026).

Tekan Kebocoran Air PDAM, Baleg Godok Regulasi Standar Kinerja Teknis

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Tekan Kebocoran Air PDAM, Baleg Godok Regulasi Standar Kinerja Teknis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mempersoalkan tingkat kebocoran jaringan air minum di seluruh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Indonesia yang dinilainya masih bertahan di atas 40 persen selama bertahun-tahun. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan PERPAMSI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026), Mulyadi mengingatkan bahwa standar kebocoran yang dapat ditoleransi seharusnya berada di bawah 20 persen.

Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI

Isu Lainnya9 Juli 2026

Isu Lainnya

Sinkronisasi Aplikasi I’DIS BKN dan Harmoni Perkuat Pembinaan Disiplin ASN Setjen DPR RI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam rangka mendukung pembinaan pembinaan pegawai sebagai langkah utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran disiplin ASN, Setjen DPR RI memanfaatkan teknologi informasi yaitu sinkronisasi antara Integrated Discipline (I’DIS) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Harmoni oleh Biro SDMA Setjen DPR RI.

Zainul Munasichin Minta BGN Tak Tunda Operasional SPPG di Daerah 3T

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Zainul Munasichin Minta BGN Tak Tunda Operasional SPPG di Daerah 3T

PARLEMENTARIA, Karimun – Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengoperasionalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah selesai dibangun di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Menurutnya, percepatan operasional SPPG penting agar masyarakat di wilayah kepulauan segera merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Legislator Soroti Potensi Risiko PFII bagi Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Ekonomi dan Keuangan9 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Legislator Soroti Potensi Risiko PFII bagi Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi risiko yang dapat timbul dari pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Menurutnya, keberadaan PFII harus mampu menarik investasi asing tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

PFII Perlu Tawarkan Keunggulan yang Jelas Dibanding Pusat Finansial Internasional Lain

Ekonomi dan Keuangan9 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

PFII Perlu Tawarkan Keunggulan yang Jelas Dibanding Pusat Finansial Internasional Lain

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menekankan pentingnya merumuskan keunggulan yang spesifik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Menurutnya, pengaturan yang hanya mengadopsi standar internasional tanpa memberikan nilai tambah akan membuat PFII sulit memiliki daya tarik dibanding pusat keuangan internasional di negara lain.

RUU Perampasan Aset Harus Utamakan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Harus Utamakan Rasa Keadilan Bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, regulasi tersebut tidak boleh disusun secara tergesa-gesa hingga berpotensi bertentangan dengan aturan hukum lain, termasuk aspek hak asasi manusia (HAM).

Legislator: Komisi II Siapkan Solusi Bersama Pemerintah Atasi Batas Belanja Pegawai

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Legislator: Komisi II Siapkan Solusi Bersama Pemerintah Atasi Batas Belanja Pegawai

PARLEMENTARIA, Bandung – Keresahan pemerintah daerah terkait ancaman pelanggaran aturan batas maksimal belanja pegawai mulai menemukan titik terang. Komisi II DPR RI menyatakan telah merumuskan solusi konkret bersama pemerintah untuk mengatasi persoalan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya terkait beban belanja aparatur.

Yahya Zaini Minta Pemda Utamakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Yahya Zaini Minta Pemda Utamakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Yahya Zaini, menegaskan perlindungan bagi pekerja rentan harus tetap menjadi prioritas pemerintah, termasuk di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, pekerja rentan merupakan kelompok yang paling membutuhkan jaminan sosial ketenagakerjaan karena memiliki risiko tinggi kehilangan penghasilan akibat kecelakaan kerja, sakit, maupun kematian.

Kota Malang Punya Peran Strategis di Kancah Internasional

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kota Malang Punya Peran Strategis di Kancah Internasional

PARLEMENTARIA, Malang - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperkuat diplomasi Indonesia dengan menggandeng pemerintah daerah sebagai mitra strategis. Melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Malang, BKSAP DPR RI menilai diplomasi tidak hanya dijalankan di tingkat nasional, tetapi juga dapat diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat.