Berita Terbaru

Irma Harap Penguatan Jaminan Pesiun Demi Optimalkan Regenerasi Tenaga Kerja

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai perlindungan masa tua dan program jaminan pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan masih perlu diperkuat. Menurutnya, jaminan pensiun yang belum memadai menjadi salah satu penyebab banyak lanjut usia (lansia) tetap bekerja setelah memasuki usia pensiun, sehingga berpotensi menghambat regenerasi tenaga kerja.

Ateng Dorong RUU Ketenagalistrikan Perkuat Investasi dan Akses Listrik

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bangka - Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menegaskan, pembahasan RUU Ketenagalistrikan harus berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan listrik yang berkeadilan sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Melalui regulasi yang lebih adaptif, akses masyarakat terhadap listrik diharapkan semakin merata tanpa mengabaikan peluang pengembangan usaha di bidang ketenagalistrikan.

BKSAP Dorong Malang Perkuat Diplomasi Sister City: Pendidikan, Wisata dan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Malang — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Kota Malang memperkuat kerja sama internasional melalui skema Sister City sebagai upaya membuka lebih banyak peluang di bidang pendidikan, pariwisata, budaya, hingga ekonomi kreatif yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Kepastian Lahan Jadi Kunci Ketahanan Pangan Nasional

PARLEMENTARIA, Serang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menilai kepastian hukum atas lahan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, berbagai agenda pembangunan, khususnya di sektor pangan, tidak dapat berjalan optimal apabila persoalan pertanahan belum terselesaikan.

RUU Ketenagalistrikan Diharapkan Dongkrak Konsumsi Listrik

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bangka — Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap listrik sekaligus meningkatkan konsumsi listrik nasional sebagai salah satu indikator kemajuan ekonomi. Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana mengatakan, salah satu tujuan utama revisi RUU Ketenagalistrikan ialah memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses listrik yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.

Atalia Minta Kemenhaj Segera Tata Kuota Batu Haji

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera menata kuota batal atau kuota batu dalam penyelenggaraan ibadah haji agar alokasi keberangkatan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh calon jemaah yang telah siap berangkat.

Maman Dorong Kampung Haji untuk Tingkatkan Efisiensi Layanan Haji

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menilai rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi berpotensi meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, baik dari sisi biaya maupun kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia. Selain itu, konsep tersebut juga dinilai dapat memperkuat ekosistem layanan haji yang memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Maman Imanul Haq Dorong Penguatan SDM dan Infrastruktur untuk Haji 2027

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera memperkuat sumber daya manusia (SDM), menata kuota keberangkatan jemaah, serta mempercepat pembenahan infrastruktur embarkasi sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.

Baru Jangkau 24 Persen Angkatan Kerja, Muazzim Akbar Dorong Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTB

M. Husni Dorong Embarkasi Berbasis Hotel Jadi Model Penyelenggaraan Haji di Daerah

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Keberhasilan penerapan embarkasi berbasis hotel di Yogyakarta dinilai dapat menjadi model penyelenggaraan ibadah haji bagi daerah lain yang akan membuka embarkasi baru. Selain dinilai mampu meningkatkan pelayanan kepada jemaah, konsep tersebut juga dianggap lebih efisien karena tidak memerlukan pembangunan asrama haji baru yang membutuhkan anggaran besar.

Dualisme Organisasi Tata Kelola Air Munculkan Kerancuan Mandat dalam Pembahasan RUU PAMS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mempertanyakan kejelasan struktur kelembagaan antara Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) dan Forum Komunikasi Pengelola Air Limbah Domestik (Forkalim). Struktur kedua lembaga tersebut dinilai berpotensi tumpang tindih dalam bagan organisasi yang dipaparkan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2026).

Martin Manurung Usul Skema Water Fund agar RUU Air Minum Tak Bebani APBN

​PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mengusulkan skema pembiayaan alternatif berupa water fund (dana khusus sektor air) untuk mendukung implementasi RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan baru, termasuk rencana pembentukan badan regulator, tidak semata-mata membebani APBN maupun APBD yang memiliki keterbatasan fiskal.