•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Kemantapan Jalan Daerah Perlu Ditingkatkan untuk Perkuat Konektivitas dan Ekonomi

Ekonomi dan Keuangan9 Juli 2026

Kemantapan Jalan Daerah Perlu Ditingkatkan untuk Perkuat Konektivitas dan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta pemerintah mempercepat peningkatan kualitas jalan daerah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, kemantapan jalan menjadi kunci memperlancar konektivitas, menekan biaya logistik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah.

9 Juli 2026

Yan Permenas Mandenas Dorong Sinergi Kanwil Kemenkum dan Pemda Demi Hadirkan Regulasi Berkualitas

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Yan Permenas Mandenas Dorong Sinergi Kanwil Kemenkum dan Pemda Demi Hadirkan Regulasi Berkualitas

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong penguatan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah guna memastikan setiap regulasi yang diterbitkan selaras dengan sistem hukum nasional serta mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komisi X Kawal Percepatan Revitalisasi SMAN 1 Lingsar Pascarobohnya Atap Sekolah

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Kawal Percepatan Revitalisasi SMAN 1 Lingsar Pascarobohnya Atap Sekolah

PARLEMENTARIA, Lombok Barat – Komisi X DPR RI memastikan penyaluran bantuan revitalisasi senilai Rp794.203.000 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk SMAN 1 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), berjalan optimal. Bantuan tersebut diberikan setelah robohnya atap salah satu bangunan sekolah pada 7 Juni 2026 akibat kondisi bangunan yang telah menua.

Inovasi Pendanaan Daerah Kerap Terbentur Regulasi, Komisi II: Harus Lebih Dilonggarkan!

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Inovasi Pendanaan Daerah Kerap Terbentur Regulasi, Komisi II: Harus Lebih Dilonggarkan!

PARLEMENTARIA, Bandung - Jeratan hukum dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai menjadi aspek yang mengkhawatirkan bagi Pemerintah Daerah dalam berinovasi. Di sisi lain, meskipun memiliki ruang untuk menggunakan pembiayaan alternatif, birokrat di daerah kerap enggan mengeksekusinya karena ketiadaan payung hukum yang tegas.

Warga Tamalanrea Tolak Lokasi PLTSa Makassar, Komisi XII DPR Turun Serap Aspirasi

Industri dan Pembangunan9 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Warga Tamalanrea Tolak Lokasi PLTSa Makassar, Komisi XII DPR Turun Serap Aspirasi

PARLEMENTARIA, Makassar - Di sela Kunjungan Kerja Spesifik RUU Ketenagalistrikan, Komisi XII DPR RI meninjau langsung lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kawasan Tamalanrea yang tengah menuai polemik. Peninjauan dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menolak proyek tersebut karena dinilai berpotensi mencemari lingkungan dan lokasinya dekat dengan permukiman, sekaligus memperdalam masukan yang sebelumnya telah disampaikan dalam audiensi di Jakarta.

Komisi IX Minta BGN Segera Terbitkan SOP Khusus SPPG Wilayah 3T

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Minta BGN Segera Terbitkan SOP Khusus SPPG Wilayah 3T

PARLEMENTARIA, Karimun — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti belum beroperasinya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) serta memperjelas payung hukum operasional SPPG agar fasilitas yang telah siap dapat segera mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi Soroti Penurunan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Wacana Pajak JHT

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan dua catatan penting dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (8/7/2026). Ia menyoroti penurunan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Timur serta wacana pengenaan pajak terhadap manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Komisi XII Dukung Transisi Energi Berbasis Potensi Daerah

Industri dan Pembangunan9 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Dukung Transisi Energi Berbasis Potensi Daerah

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bangka - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagalistrikan diharapkan mampu menjadi landasan dalam mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Regulasi tersebut juga dinilai perlu mengakomodasi potensi sumber energi di setiap daerah agar mampu memperkuat ketahanan energi nasional.

Edy Wuryanto: Pertumbuhan Ekonomi Harus Diikuti Perlindungan Pekerja

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto: Pertumbuhan Ekonomi Harus Diikuti Perlindungan Pekerja

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan harus diikuti dengan peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang mencapai sekitar 8 persen tidak akan bermakna apabila masih banyak pekerja yang belum terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Bambang Patijaya Dorong Perlindungan Konsumen Diperkuat dalam RUU Ketenagalistrikan

Industri dan Pembangunan9 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Bambang Patijaya Dorong Perlindungan Konsumen Diperkuat dalam RUU Ketenagalistrikan

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bangka - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan RUU Ketenagalistrikan ialah perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, regulasi baru harus mampu memberikan keseimbangan antara kewenangan penyelenggara ketenagalistrikan dengan hak masyarakat sebagai pengguna layanan.

Maman Dorong Penataan Kuota Batu agar Alokasi Haji Lebih Optimal

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Maman Dorong Penataan Kuota Batu agar Alokasi Haji Lebih Optimal

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyoroti masih tingginya jumlah kuota batu dalam penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, keberadaan sekitar 1.600 kuota yang tidak terpakai menjadi persoalan serius karena mengurangi kesempatan calon jemaah lain yang telah siap berangkat.

Irma Suryani Dorong Evaluasi Indikator Kemiskinan agar Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani Dorong Evaluasi Indikator Kemiskinan agar Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mendorong pemerintah mengevaluasi indikator kemiskinan dan status ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan kebijakan perlindungan sosial. Menurutnya, ukuran yang digunakan saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat sehingga berbagai program perlindungan sosial berpotensi tidak tepat sasaran.