Berita Terbaru

Komisi II Kawal Persoalan Lahan di Batam Guna Percepat Program Astacita

PARLEMENTARIA, Batam – Komisi II DPR RI menyoroti implementasi berbagai Program Astacita yang mengalami sejumlah hambatan meskipun telah berjalan, khususnya di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, salah satu kendala terbesar adalah persoalan lahan yang sering menghambat pelaksanaan program meskipun anggaran telah tersedia.

9 Juli 2026

Melalui Diplomasi Parlemen, BKSAP-Pemkot Malang Perkuat Kerja Sama Dukung Ketahanan Pangan

Melalui Diplomasi Parlemen, BKSAP-Pemkot Malang Perkuat Kerja Sama Dukung Ketahanan Pangan

PARLEMENTARIA, Malang - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperkuat diplomasi parlemen yang melibatkan pemerintah daerah sebagai upaya membuka peluang kerja sama internasional yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu fokus yang didorong adalah penguatan sektor pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Komisi X Nilai Revisi UU Sisdiknas Mendesak untuk Wujudkan Sistem Pendidikan Terintegrasi

Komisi X Nilai Revisi UU Sisdiknas Mendesak untuk Wujudkan Sistem Pendidikan Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menilai revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merupakan kebutuhan mendesak mengingat regulasi yang berlaku saat ini telah berusia 24 tahun dan belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional.

Jadi Daerah Khusus, Posisi BP Batam dan Pemkot Batam Perlu Diperkuat

Jadi Daerah Khusus, Posisi BP Batam dan Pemkot Batam Perlu Diperkuat

PARLEMENTARIA, Batam — Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menilai posisi BP Batam dan Pemerintah Kota Batam perlu diperkuat sebagai bagian dari daerah khusus di Indonesia. Karena itu, Batam membutuhkan kepastian regulasi sekaligus dukungan kebijakan agar mampu berkembang secara optimal.

Tidak Hanya di Level Makro, Capaian Pembangunan di Banten Harus Terasa Hingga Mikro

Ekonomi dan Keuangan9 Juli 2026

Tidak Hanya di Level Makro, Capaian Pembangunan di Banten Harus Terasa Hingga Mikro

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian indikator makro, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Serang, Banten, Rabu (8/7/2026).

Sinergi Kebijakan Politik dan Ekonomi Kunci Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ekonomi dan Keuangan

Sinergi Kebijakan Politik dan Ekonomi Kunci Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menegaskan bahwa sinergi kebijakan politik dan ekonomi menjadi kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kedaulatan ekonomi harus mampu meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Kamrussamad Dorong Penguatan UMKM dan Inovasi Fiskal Daerah untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi dan Keuangan9 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad Dorong Penguatan UMKM dan Inovasi Fiskal Daerah untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendorong pemerintah terus memperkuat kualitas belanja negara serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penataan Guru Honorer Harus Tuntas sebelum Rekrutmen Baru

Penataan Guru Honorer Harus Tuntas sebelum Rekrutmen Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pemerintah perlu menuntaskan penataan guru honorer sebelum membuka rekrutmen baru. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebutuhan guru nasional benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Komisi X Sepakati RUU Sisdiknas Masuk Tahap Harmonisasi di Baleg DPR RI

Komisi X Sepakati RUU Sisdiknas Masuk Tahap Harmonisasi di Baleg DPR RI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menyepakati untuk melanjutkan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dengan menyerahkannya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI guna dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Internal Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Cucun : Status PPPK Paruh Waktu Harus Segera Mendapat Kepastian

Cucun : Status PPPK Paruh Waktu Harus Segera Mendapat Kepastian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan DPR RI terus mengawal penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus paruh waktu. Menurutnya, pemerintah perlu segera memberikan kepastian agar tidak terjadi ketidakjelasan status setelah September 2026.

Komisi III Dukung Usut Tuntas Korupsi Batu Bara, Polri Harus Berpegang Prinsip PRESISI