Berita Terbaru

Soedeson Tandra Minta TNI, Polri, dan Kejaksaan Solid Dukung Pengusutan Korupsi Batu Bara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta seluruh jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tetap solid dalam mendukung Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) mengusut dugaan korupsi di sektor batu bara. Menurutnya, sinergitas menjadi faktor penting agar penegakan hukum berjalan efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Atalia Dorong Percepatan Pengalihan SDM ke Kementerian Haji dan Umrah untuk Perkuat Layanan Haji 2027

Atalia Dorong Percepatan Pengalihan SDM ke Kementerian Haji dan Umrah untuk Perkuat Layanan Haji 2027

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong pemerintah segera mempercepat proses pengalihan pegawai dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027.

MKD DPR Perkuat Sinergi dengan Kepolisian Awasi Etika Anggota dan Cegah Penyalahgunaan Pelat DPR

MKD DPR Perkuat Sinergi dengan Kepolisian Awasi Etika Anggota dan Cegah Penyalahgunaan Pelat DPR

PARLEMENTARIA, Boyolali – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro menegaskan pentingnya kolaborasi antara MKD dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik anggota DPR RI. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik MKD DPR RI ke Polres Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026).

MKD DPR Perkuat Sinergi dengan Polres Boyolali untuk Penegakan Kode Etik Anggota DPR

MKD DPR Perkuat Sinergi dengan Polres Boyolali untuk Penegakan Kode Etik Anggota DPR

PARLEMENTARIA, Boyolali – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum di daerah guna mengoptimalkan penegakan kode etik anggota DPR RI. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Kunjungan Kerja Spesifik MKD DPR RI ke Kepolisian Resor (Polres) Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026).

Komisi X Dorong RUU Sisdiknas Perkuat Mutu Pendidikan, Kesetaraan Guru, dan Kepastian Kurikulum

Industri dan Pembangunan10 Juli 2026

Komisi X Dorong RUU Sisdiknas Perkuat Mutu Pendidikan, Kesetaraan Guru, dan Kepastian Kurikulum

PARLEMENTARIA, Mataram – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI terus menyerap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari penyusunan regulasi baru di bidang pendidikan. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/7/2026), Komisi X berdialog dengan pemerintah daerah, akademisi, praktisi pendidikan, serta perwakilan pondok pesantren guna menghimpun masukan terhadap substansi RUU tersebut.

Soroti Keluhan Jalan Tol Tak Kunjung Usai, Komisi V DPR Evaluasi Standar Pelayanan Minimum

Industri dan Pembangunan

Soroti Keluhan Jalan Tol Tak Kunjung Usai, Komisi V DPR Evaluasi Standar Pelayanan Minimum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai kualitas pelayanan jalan tol di berbagai daerah. Menurutnya, meskipun pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai acuan pelayanan jalan tol, berbagai persoalan di lapangan masih terus dikeluhkan pengguna.

Cucun Minta Pemerintah Pusat Fasilitasi Penyelesaian Persoalan PPPK di Daerah

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Cucun Minta Pemerintah Pusat Fasilitasi Penyelesaian Persoalan PPPK di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah pusat segera turun tangan membantu menyelesaikan berbagai persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, termasuk polemik yang dialami guru PPPK di Kota Tidore Kepulauan. Menurutnya, keterbatasan kemampuan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan hingga tenaga pendidik kehilangan kepastian status kerja.

Wujudkan Ketahanan Pangan, Persoalan Pertanahan Harus Jadi Prioritas Pemerintah

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Wujudkan Ketahanan Pangan, Persoalan Pertanahan Harus Jadi Prioritas Pemerintah

PARLEMENTARIA, Serang - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan persoalan pertanahan harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi bagi berbagai agenda pembangunan nasional, termasuk dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dukung Program Strategis Nasional, Jabar Perlu Bentuk BUMD Khusus Kelola Rantai Pasok

Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026

Dukung Program Strategis Nasional, Jabar Perlu Bentuk BUMD Khusus Kelola Rantai Pasok

PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan ekosistem rantai pasok (supply chain) yang mandiri guna mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Hal ini dinilai krusial agar perputaran ekonomi dari program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa langsung dirasakan oleh masyarakat lokal.

Dengar Keluhan Masyarakat Ketapang, BAM: Korporasi Wajib Selesaikan Ganti Rugi!

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Dengar Keluhan Masyarakat Ketapang, BAM: Korporasi Wajib Selesaikan Ganti Rugi!

PARLEMENTARIA, Ketapang - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menyoroti konflik agraria Desa Pelak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan korporasi, yang dinilai merugikan masyarakat desa setempat. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan keresahan dan rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka.

Komisi II Kawal Persoalan Lahan di Batam Guna Percepat Program Astacita