Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih membelit dunia pendidikan. Menurutnya, isu yang perlu mendapat perhatian dalam revisi regulasi tersebut antara lain pemenuhan kebutuhan guru, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, hingga perlindungan hukum bagi kepala sekolah.
PARLEMENTARIA, Jambi — Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Eko Wahyudi, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Siloam Jambi, Rabu (8/7/2026), sebagai bagian dari agenda pengawasan terhadap rumah sakit provider yang menjadi mitra pelayanan kesehatan. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan fasilitas, mutu pelayanan, serta sumber daya manusia dalam memberikan layanan kesehatan yang cepat, aman, dan berkualitas kepada masyarakat.
PARLEMENTARIA, Bangli - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong penguatan kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan desa wisata tidak cukup hanya membangun destinasi, tetapi juga harus dibarengi dengan tata kelola yang baik agar mampu berkembang dari desa rintisan menjadi desa wisata mandiri.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima Ketua Forum Warga Tolak Zona Merah Jambi terkait pembahasan percepatan penyelesaian persoalan 5.506 sertifikat masyarakat yang diblokir. Dalam pertemuan itu, Anggota BAM DPR RI Muhammad Habibur Rochman menyatakan siap mendorong penyelesaian melalui percepatan pengukuran ulang kawasan yang menjadi dasar penetapan zona merah.
PARLEMENTARIA, Sleman - Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan harmonisasi regulasi daerah.
PARLEMENTARIA, Medan – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan pentingnya penguatan tata kelola Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) agar kawasan tersebut mampu berperan lebih besar sebagai penggerak pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM di Sumatera Utara.
PARLEMENTARIA, Bangli - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai Desa Wisata Penglipuran yang berada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, layak menjadi model pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Indonesia.
PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menegaskan pemerintah perlu segera memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, upaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik agar profesi guru kembali diminati.
PARLEMENTARIA, Jambi – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurnia menegaskan pentingnya kesiapan rumah sakit provider di seluruh provinsi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas, baik bagi Anggota DPR RI maupun masyarakat, terutama dalam kondisi darurat.
PARLEMENTARIA, Mataram – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI menegaskan pentingnya menghadirkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguatan kurikulum, pemanfaatan teknologi, serta penyusunan peta jalan pendidikan nasional menjadi fokus pembahasan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/7/2026).
PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menegaskan usulan pemerintah untuk menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M masih akan dibahas secara mendalam oleh DPR RI bersama pemerintah. Menurutnya, setiap kenaikan biaya harus didasarkan pada kajian yang komprehensif serta diikuti peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Eric Hermawan mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) mengatur pembentukan Badan Satu Data sebagai koordinator pengelolaan data nasional. Menurutnya, keberadaan badan tersebut penting untuk memastikan koordinasi antar-kementerian dan lembaga berjalan efektif dalam mendukung integrasi data nasional.