Berita Terbaru

Dugaan Klaim Fiktif JKN Harus Diusut Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti dugaan praktik klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diduga melibatkan ratusan pasien palsu. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut karena dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan kejahatan yang merugikan hak masyarakat atas layanan kesehatan.

Temukan Banyak Kejanggalan, Abdullah Minta Kapolri Beri Atensi Kasus Pembakaran Santri di Lombok

Temukan Banyak Kejanggalan, Abdullah Minta Kapolri Beri Atensi Kasus Pembakaran Santri di Lombok

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai penanganan kasus dugaan pembakaran santri junior oleh seniornya di Pondok Pesantren (Ponpes) Rosyidatussaulatiyyah Al-Ibrahimi NW, Lombok Tengah, menyisakan banyak kejanggalan yang harus diungkap secara terang, objektif, dan transparan.

Polri Tangani Tiga Mega Kasus Korupsi, Legislator: Jangan Karena Motif Balas Dendam!

Polri Tangani Tiga Mega Kasus Korupsi, Legislator: Jangan Karena Motif Balas Dendam!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman mendukung pengusutan tiga mega kasus korupsi yang tengah dilakukan Polri. Namun, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengingatkan agar tujuan penegakkan hukum harus murni untuk kepentingan pemberantasan korupsi dan menyelamatkan keuangan negara.

Dukung Penuh Kortas Tipikor Berantas Korupsi, Tekankan Prinsip Due Process of Law

Industri dan Pembangunan10 Juli 2026

Dukung Penuh Kortas Tipikor Berantas Korupsi, Tekankan Prinsip Due Process of Law

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungannya terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. Menurutnya, perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Mohammad Toha: PRSU 2026 Harus Jadi Motor Penggerak Ekonomi Sumut

Industri dan Pembangunan

Mohammad Toha: PRSU 2026 Harus Jadi Motor Penggerak Ekonomi Sumut

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi VII DPR RI Mohammad Toha menilai Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 dapat menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan ekonomi daerah sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, di tengah tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar aktivitas ekonomi tetap tumbuh.

RUU Sisdiknas Diharapkan Benahi Tata Kelola Anggaran Pendidikan

Industri dan Pembangunan10 Juli 2026

RUU Sisdiknas Diharapkan Benahi Tata Kelola Anggaran Pendidikan

PARLEMENTARIA, Mataram – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah sebagai bagian dari penyusunan regulasi baru di bidang pendidikan. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/7/2026), Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti perlunya penataan pengelolaan anggaran pendidikan agar lebih terfokus, efektif, dan tepat sasaran.

Legislator Usul PRSU 2026 Undang Buyer Nasional dan Internasional demi Dongkrak UMKM Sumut

Industri dan Pembangunan

Legislator Usul PRSU 2026 Undang Buyer Nasional dan Internasional demi Dongkrak UMKM Sumut

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi VII DPR RI Mohammad Toha menilai Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 perlu melampaui fungsi sebagai ajang pameran produk daerah. Ia mengusulkan agar penyelenggara menghadirkan buyer dari dalam maupun luar negeri sehingga pelaku UMKM dan perajin asal Sumatera Utara memiliki peluang memperluas pasar sekaligus menjalin kerja sama bisnis yang berkelanjutan.

Dari Rintisan ke Mandiri, Chusnunia Chalim Sebut Desa Wisata Butuh Suntikan CSR

Industri dan Pembangunan10 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Dari Rintisan ke Mandiri, Chusnunia Chalim Sebut Desa Wisata Butuh Suntikan CSR

PARLEMENTARIA, Bangli - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai percepatan pengembangan desa wisata membutuhkan dukungan lintas sektor, baik melalui fasilitasi pemerintah maupun keterlibatan dunia usaha. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar desa wisata dapat berkembang lebih cepat dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Fikri Dorong Kekhasan Pesantren Tetap Terjaga dalam RUU Sisdiknas

Fikri Dorong Kekhasan Pesantren Tetap Terjaga dalam RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan salah satu masukan yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) adalah mengenai posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya, RUU Sisdiknas harus mampu mengakomodasi kekhasan pesantren tanpa mengurangi kemandirian lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

Juliyatmono Dorong Kesetaraan Sekolah Negeri dan Swasta dalam RUU Sisdiknas

Juliyatmono Dorong Kesetaraan Sekolah Negeri dan Swasta dalam RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) diarahkan untuk menghadirkan perlakuan yang setara bagi satuan pendidikan negeri maupun swasta. Menurutnya, penyusunan regulasi tersebut harus mampu menghapus disparitas kebijakan sehingga seluruh penyelenggara pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas layanan.

Dasco: Almarhum Rachmat Gobel Teman Seperjuangan di Parlemen