E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan tentang DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Regulasi|Haji|RUU Perampasan Aset|BPIH|Harmonisasi|BPJS Ketenagakerjaan|Anggaran|Pendidikan|PHK|Investasi|RUU Penyadapan|SDM|pangan
Jakarta:
Cerah
31°C
Terasa: 33°C
Lembab: 56%
Angin: 12 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan tentang DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Regulasi|Haji|RUU Perampasan Aset|BPIH|Harmonisasi|BPJS Ketenagakerjaan|Anggaran|Pendidikan|PHK|Investasi|RUU Penyadapan|SDM|pangan
Jakarta:
Cerah
31°C
Terasa: 33°C
Lembab: 56%
Angin: 12 km/h
/
/
E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan tentang DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Regulasi|Haji|RUU Perampasan Aset|BPIH|Harmonisasi|BPJS Ketenagakerjaan|Anggaran|Pendidikan|PHK|Investasi|RUU Penyadapan|SDM|pangan
Jakarta:
Cerah
31°C
Terasa: 33°C
Lembab: 56%
Angin: 12 km/h
/
/
Berita/Industri dan Pembangunan

Berpotensi Merugikan, Rizal Bawazier Minta Taspen Tidak Alokasikan Dana Investasi

Diterbitkan
Rabu, 8 Jul 2026 16.14 WIB
Bagikan:
Berpotensi Merugikan, Rizal Bawazier Minta Taspen Tidak Alokasikan Dana Investasi

Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier, dalam RDP dengan Dirut Taspen dan ASABRI di ruang rapat Komisi VI DPR RI.|Foto: Farhan/Karisma

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menyoroti kebijakan PT Taspen yang telah mengalokasikan dana hingga Rp 1,8 triliun untuk membeli produk obligasi di pasar keuangan. Menurutnya keputusan ini berpotensi akan merugikan, karena tidak diikuti dengan produk investasi yang jelas dan pengawasan terhadap keuangan perusahaan yang masih lemah.


“Harus hati hati karena investasinya cukup besar, dikhawatirkan akan menjadi masalah hukum dimasa depan. Sebagai contoh tahun 2025 saja PT Taspen sudah mengalami kerugian akibat investasi yang tidak jelas,” ungkapnya dalam RDP dengan Dirut Taspen dan ASABRI di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (8/7/2026).


Politisi PKS ini mengatakan, pengajuan investasi sebesar 1,8 triliun harus melalui persetujuan pemerintah, hal ini bertujuan untuk meminimalkan angka kerugian yang memang sudah dihadapi Taspen beberapa tahun belakangan. 

Lihat Juga :

Elpisina Minta Penataan Sumur Minyak Tidak Merugikan Publik

Elpisina Minta Penataan Sumur Minyak Tidak Merugikan Publik

Pengembalian Dana K/L yang Tidak Terserap dan Dana Sitaan Kejagung Jadi Penambal Defisit APBN 2025

Pengembalian Dana K/L yang Tidak Terserap dan Dana Sitaan Kejagung Jadi Penambal Defisit APBN 2025


“Apakah Menteri Keuangan atau Bank Indonesia yang sudah lebih dulu memberikan masukan terkait investasi ini. Namun jika tujuannya untuk menyehatkan keuangan perusahaan memang harus didukung, dengan catatan harus melalui persetujuan dan tidak diambil secara sepihak,” ungkapnya.


Di sisi lain, ia meminta Taspen fokus dalam meningkatkan pelayanan bahkan bila perlu melakukan revolusi. Perusahaan yang telah berdiri lebih dari 50 tahun ini, juga harus menjalankan bisnis secara bersih dan melarang pegawainya menerima suap dari berbagai kalangan.


“Kita tidak ingin nasabah merasa dirugikan karena uang yang selama ini dikumpulkan malah dibuat untuk investasi”, katanya.


Di samping itu, ia meminta PT Taspen melakukan penyederhaan pengajuan klaim, Taspen juga harus memulai membuat terobosan dengan menambah mitra bayar pensiun. Hingga kini peserta Taspen telah mencapai sebesar 6,7 juta orang Jumlah ini mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dan pensiunan, dengan rincian sekitar 3,5 juta peserta aktifdan 3,2 juta peserta pensiunan. (tn/aha)

Berita terkait

Elpisina Minta Penataan Sumur Minyak Tidak Merugikan Publik
Politik dan Keamanan
Elpisina Minta Penataan Sumur Minyak Tidak Merugikan Publik
Pengembalian Dana K/L yang Tidak Terserap dan Dana Sitaan Kejagung Jadi Penambal Defisit APBN 2025
Ekonomi dan Keuangan
Pengembalian Dana K/L yang Tidak Terserap dan Dana Sitaan Kejagung Jadi Penambal Defisit APBN 2025
Dewas BPKH Tak Relevan Bila Instrumen Dana Haji Tidak Risiko Tinggi
Politik dan Keamanan
Dewas BPKH Tak Relevan Bila Instrumen Dana Haji Tidak Risiko Tinggi
Tags:#Investasi#Taspen
Sebelumnya

Maruli Siahaan Dorong Evaluasi Menyeluruh Raperda yang Ditolak dan Dikembalikan

Selanjutnya

Dewi Asmara Dorong Perkuat SDM dan Sarana Perancang Peraturan demi Lahirkan Regulasi Berkualitas

Kembali ke Berita

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(989)
  • Industri dan Pembangunan(3441)
  • Isu Lainnya(1028)
  • Kesejahteraan Rakyat(3431)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4203)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

INFOGRAFIS

Syarat dan Ketentuan Umum

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Berita DPR RI, Informasi dan Kegiatan tentang DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Regulasi|Haji|RUU Perampasan Aset|BPIH|Harmonisasi|BPJS Ketenagakerjaan|Anggaran|Pendidikan|PHK|Investasi|RUU Penyadapan|SDM|pangan
Jakarta:
Cerah
31°C
Terasa: 33°C
Lembab: 56%
Angin: 12 km/h