Berita Terbaru

Netty Prasetiyani: Kebijakan MBG Harus Terdokumentasi Resmi, Bukan Instruksi Verbal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat landasan regulasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh kebijakan, arahan, maupun petunjuk teknis program tersebut dinilai harus dituangkan dalam dokumen resmi agar memberikan kepastian bagi pelaksana di lapangan sekaligus mencegah terjadinya multitafsir.

17 Juli 2026

Herman Khaeron Soroti Hilangnya Revitalisasi Pasar dan Pendampingan UMKM

Herman Khaeron Soroti Hilangnya Revitalisasi Pasar dan Pendampingan UMKM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong Kementerian Perdagangan untuk kembali memperkuat program revitalisasi pasar rakyat dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, kedua program tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah yang selama ini paling dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pedagang pasar dan pelaku UMKM di daerah.a

Mufti An'am: UMKM Gulung Tikar Bukan karena Kalah Mutu, tapi Banjir Impor

Mufti An'am: UMKM Gulung Tikar Bukan karena Kalah Mutu, tapi Banjir Impor

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti An'am meminta Kementerian Perdagangan memperkuat pengamanan pasar dalam negeri agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu bertahan di tengah derasnya arus barang impor.

Firman Soebagyo Tegaskan Pelestarian Hutan Harus Jadi Prioritas Carbon Trading

Firman Soebagyo Tegaskan Pelestarian Hutan Harus Jadi Prioritas Carbon Trading

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa perdagangan karbon (carbon trading) tidak boleh menggeser tujuan utama pengelolaan hutan, yakni menjaga kelestarian ekosistem. Menurutnya, aspek pengawasan, pemetaan kawasan, hingga perlindungan investasi harus diatur secara matang agar implementasi perdagangan karbon tidak menimbulkan kerugian maupun kerusakan hutan.

Ade Rezki: Penguatan Anggaran KP2MI Penting untuk Optimalkan Pelindungan PMI

Ade Rezki: Penguatan Anggaran KP2MI Penting untuk Optimalkan Pelindungan PMI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mengapresiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-16 kalinya. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel di tengah keterbatasan anggaran kementerian.

Yahya Zaini Apresiasi Respons Cepat KP2MI Lindungi PMI di Luar Negeri

Yahya Zaini Apresiasi Respons Cepat KP2MI Lindungi PMI di Luar Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengapresiasi langkah cepat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja serta mengevakuasi PMI dari wilayah konflik di Libya. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti pentingnya sinergi antarlembaga dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri.

Netty Prasetiyani Dorong Pengawasan Kosmetik Ilegal Diperketat hingga Platform Digital

Netty Prasetiyani Dorong Pengawasan Kosmetik Ilegal Diperketat hingga Platform Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai temuan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan peredaran kosmetik sekaligus meningkatkan literasi masyarakat sebagai konsumen.

Heru Tjahjono: Informasi Penempatan PMI Harus Jelas dan Akurat

Heru Tjahjono: Informasi Penempatan PMI Harus Jelas dan Akurat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono mendorong Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat penyebaran informasi mengenai peluang kerja di luar negeri. Ia menilai hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai negara tujuan, kebutuhan tenaga kerja, hingga besaran penghasilan yang dapat diperoleh. Menurutnya, informasi yang akurat akan membantu calon pekerja migran Indonesia (PMI) memilih jalur penempatan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Irma Suryani: Keberangkatan PMI Ilegal Harus Dicegah dari Hulunya

Irma Suryani: Keberangkatan PMI Ilegal Harus Dicegah dari Hulunya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menegaskan negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran Indonesia (PMI), baik yang berangkat secara prosedural maupun non prosedural. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya utama yang harus dilakukan pemerintah adalah menutup berbagai celah yang masih dimanfaatkan untuk memberangkatkan pekerja migran secara ilegal, karena kondisi tersebut kerap berujung pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Irma Suryani Dorong Penempatan PMI Jadi Peluang Kerja bagi Korban PHK

Irma Suryani Dorong Penempatan PMI Jadi Peluang Kerja bagi Korban PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Pellindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperluas penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara sebagai salah satu solusi membuka lapangan kerja di tengah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri.

Soroti Kesiapan Sekolah Rakyat Semarang, Ahmad Safei: Program Baik, Tapi Jangan Terburu-buru