Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi agar persoalan kelangkaan maupun antrean panjang di sejumlah SPBU tidak kembali terjadi. Baginya, penguatan pengawasan diperlukan untuk menjamin ketersediaan energi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong pemerintah bersama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memperkuat pasokan gas bumi sekaligus mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas pemanfaatan energi yang lebih efisien bagi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Serangan – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Serangan, Bali, harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus didasarkan pada kajian ilmiah yang objektif. Menurutnya, Komisi XII DPR RI melalui fungsi pengawasan akan memastikan proyek strategis tersebut tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan budaya di samping kebutuhan ketahanan energi nasional.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M. Yahya Zaini mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Aceh dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan di tengah tantangan fiskal akibat berkurangnya Dana Otonomi Khusus (Otsus). Meski demikian, Komisi IX menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius, mulai dari rendahnya cakupan imunisasi, percepatan penurunan stunting, hingga penguatan pelayanan rumah sakit regional.
PARLEMENTARIA, Palembang - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan perlunya penyelesaian konflik agraria secara komprehensif agar masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah lama mereka tempati dan manfaatkan. Menurutnya, persoalan tumpang tindih status lahan masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, sehingga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Amelia Anggraini menegaskan komitmen perubahan iklim yang telah disepakati negara-negara ASEAN perlu diterjemahkan ke dalam legislasi nasional agar dapat diimplementasikan secara efektif. Menurutnya, parlemen memiliki peran strategis dalam memastikan berbagai komitmen regional diwujudkan melalui kebijakan dan instrumen hukum di masing-masing negara anggota.
PARLEMENTARIA, Mataram – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan komitmen Komisi V DPR RI untuk mendukung penganggaran renovasi Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Tahun Anggaran 2027. Dukungan tersebut diberikan setelah pemerintah pusat menyatakan akan mengambil alih pembangunan kembali sejumlah gedung pemerintahan yang mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi pada Agustus 2025.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan Majelis Antar Parlemen ASEAN (AIPA) memiliki peran strategis dalam memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan melalui diplomasi parlemen. Menurutnya, parlemen tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk undang-undang, tetapi juga menjadi jembatan dialog dan kerja sama untuk menjaga ketahanan kawasan di tengah tantangan global.
PARLEMENTARIA, Siak — Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal pelestarian berbagai situs bersejarah di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Komitmen tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI yang dipimpin dengan meninjau langsung Tangsi Belanda dan Istana Siak, Rabu (22/7/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa implementasi resolusi yang dihasilkan Majelis Antar-Parlemen se-ASEAN (AIPA) harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, Kaukus AIPA memiliki peran strategis sebagai mekanisme untuk memastikan setiap komitmen yang disepakati dalam Sidang Umum AIPA diterjemahkan menjadi kebijakan di tingkat nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Indonesia mendorong penguatan kerja sama antarnegara ASEAN untuk menjawab tantangan transformasi ekonomi, digitalisasi, hingga transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai inisiatif regional dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional masing-masing negara anggota.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di kawasan melalui Treaty of Amity and Cooperation (TAC) menjadi salah satu pembahasan dalam Sesi Inclusive Peace Governance pada Pertemuan Ke-17 Kaukus Majelis Antar Parlemen ASEAN (AIPA Caucus) di Ruang VVIP, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong penguatan efektivitas TAC sebagai instrumen penyelesaian konflik secara damai di kawasan.