Berita Terbaru

Dari Kelas ke Kebun Kopi, Legislator Temukan PR Besar di Polbangtan Medan

PARLEMENTARIA, Medan - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah memperkuat dukungan terhadap pengembangan pendidikan pertanian di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan). Menurutnya, dukungan pemerintah dinilai penting untuk mencetak generasi muda yang mampu menjadi penerus sekaligus penggerak sektor pertanian di daerah.

23 Juli 2026

Kritik Strategi Promosi Pariwisata Bintan, Legislator Minta Kementerian Serius Garap Konten Digital

Kritik Strategi Promosi Pariwisata Bintan, Legislator Minta Kementerian Serius Garap Konten Digital

PARLEMENTARIA, Bintan — Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mengkritisi strategi promosi pariwisata Bintan yang dinilai belum digarap serius, baik dari sisi konten digital, alokasi anggaran, maupun penguatan identitas khas daerah. Kritik tersebut disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Bintan, Rabu (22/7/2026).

Berperan Besar Cetak SDM Strategis, Taufan Pawe Dukung Penguatan STIA LAN Makassar

Kesejahteraan Rakyat23 Juli 2026

Berperan Besar Cetak SDM Strategis, Taufan Pawe Dukung Penguatan STIA LAN Makassar

PARLEMENTARIA, Makassar - Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya peran Politeknik STIA LAN Makassar sebagai lembaga strategis dalam mencetak aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kampus STIA LAN Makassar di Sulawesi Selatan, Rabu (22/7/2026).

Legislator Harap Pergantian Kepala BGN Tak Ganggu Program MBG

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Harap Pergantian Kepala BGN Tak Ganggu Program MBG

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi berharap pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga mendorong pemerintah segera menetapkan kepala BGN definitif agar program strategis tersebut tetap berjalan optimal.

23 Juli 2026

Komisi XIII Ingatkan Lintas Lembaga Ubah Pola Pikir Demi Cegah TPPO dan Kekerasan Seksual di NTT

Komisi XIII Ingatkan Lintas Lembaga Ubah Pola Pikir Demi Cegah TPPO dan Kekerasan Seksual di NTT

PARLEMENTARIA, Kupang – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong penanganan yang lebih terpadu terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, kedua persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegakan hukum, tetapi memerlukan kolaborasi lintas lembaga yang menyentuh akar permasalahan.

Komisi III Desak Eksekusi Putusan Inkrah Sengketa Perdata Asrama Polisi di Sulsel

Komisi III Desak Eksekusi Putusan Inkrah Sengketa Perdata Asrama Polisi di Sulsel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendorong Kapolda Sulawesi Selatan, Mabes Polri, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, serta pihak Jalaludin untuk segera berkoordinasi untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait sengketa keperdataan. Seluruh pihak juga diminta melaporkan perkembangan pelaksanaan putusan tersebut kepada Komisi III DPR RI secara berkala dalam waktu 30 hari.

Anwar Sadad Ingatkan Pemerintah Beri Perlindungan Anak Eks Pekerja Migran dan Warga Undocumented

Anwar Sadad Ingatkan Pemerintah Beri Perlindungan Anak Eks Pekerja Migran dan Warga Undocumented

PARLEMENTARIA, Kupang – Anggota Komisi XIII DPR RI Anwar Sadad meminta pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan warga negara Indonesia (WNI) berstatus undocumented serta anak-anak hasil perkawinan antara eks pekerja migran Indonesia dan warga negara asing (WNA). Baginya, persoalan administrasi kependudukan dan keimigrasian yang belum terselesaikan berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan dokumen kewarganegaraan.

Komisi XIII Dorong Pemerintah Perkuat Layanan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Riau

Komisi XIII Dorong Pemerintah Perkuat Layanan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Riau

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan layanan hukum, hak asasi manusia (HAM), keimigrasian, dan pemasyarakatan di Provinsi Riau melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat perlindungan hak masyarakat.

Bias Layar Dukung Penyelesaian Humanis Hadapi Sengketa Tanah Adat di NTT

Bias Layar Dukung Penyelesaian Humanis Hadapi Sengketa Tanah Adat di NTT

PARLEMENTARIA, Kupang – Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar mendorong penyelesaian sengketa tanah adat di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan yang humanis. Menurutnya, konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, maupun pihak swasta perlu ditangani secara adil agar tidak berkembang menjadi persoalan hak asasi manusia (HAM).

Tata Kelola Energi Harus Dukung Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi

Tata Kelola Energi Harus Dukung Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi XII DPR RI mendorong penguatan tata kelola sektor energi nasional melalui peningkatan pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi, pengembangan infrastruktur gas bumi, serta penguatan sistem ketenagalistrikan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat Jawa Timur merupakan salah satu pusat industri dan bagian dari sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Arif Riyanto: PLN Percepat Elektrifikasi Daerah Terpencil

Arif Riyanto: PLN Percepat Elektrifikasi Daerah Terpencil

PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong PT PLN (Persero) mempercepat pemerataan akses listrik hingga menjangkau wilayah terpencil, kepulauan, dan daerah yang belum terhubung jaringan listrik (off grid) di Jawa Timur. Pasalnya, keandalan sistem kelistrikan yang telah terbangun perlu diikuti dengan pemerataan layanan agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses energi yang setara.

Konversi LPG ke CNG Harus Utamakan Keselamatan Masyarakat