//
Anggota Komisi XII DPR RI Arif Riyanto Uopdana dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Surabaya.|Foto: Tiara/Mahendra
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XII DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong PT PLN (Persero) mempercepat pemerataan akses listrik hingga menjangkau wilayah terpencil, kepulauan, dan daerah yang belum terhubung jaringan listrik (off grid) di Jawa Timur. Pasalnya, keandalan sistem kelistrikan yang telah terbangun perlu diikuti dengan pemerataan layanan agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses energi yang setara.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Surabaya, Rabu (22/7/2026), dalam rangka meninjau efektivitas distribusi BBM dan LPG bersubsidi, pengembangan infrastruktur gas bumi, serta strategi peningkatan pemanfaatan tenaga listrik nasional.
Berdasarkan paparan PLN, Arif menyampaikan bahwa sistem pembangkitan dan jaringan transmisi di Jawa Timur saat ini berada dalam kondisi andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. "Kami telah mendengarkan pemaparan dari PLN bahwa kondisi kelistrikan di Jawa Timur, baik dari sisi pembangkit maupun sistem transmisinya, saat ini dalam kondisi baik dan andal. Ini tentu menjadi modal penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat," ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah wilayah yang belum menikmati layanan listrik secara optimal. Sebab itu, Komisi XII DPR RI mendorong PLN terus meningkatkan rasio elektrifikasi, khususnya di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik.
"Kami mendorong PLN di Jawa Timur untuk terus meningkatkan rasio elektrifikasi, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan listrik, seperti wilayah off grid dan kepulauan. Harapannya, rasio elektrifikasi Jawa Timur dapat mencapai 100 persen," tegasnya.
Sebagai solusi bagi wilayah yang belum memungkinkan dilayani melalui jaringan transmisi, Arif mengusulkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal yang dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi (Battery Energy Storage System atau BESS). Menurutnya, pemanfaatan energi terbarukan menjadi pilihan yang efektif untuk memperluas akses listrik sekaligus mendukung transisi energi nasional.
Mengutip Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), rasio elektrifikasi nasional hingga akhir 2025 telah mencapai sekitar 99,92 persen. Meski demikian, masih terdapat sejumlah wilayah terpencil dan kepulauan yang memerlukan solusi kelistrikan berbasis energi baru dan terbarukan karena belum dapat dijangkau jaringan listrik utama.
"Untuk wilayah off grid yang tidak tersambung oleh jaringan transmisi PLN, kami mendorong agar PLN dapat membangun PLTS komunal dengan battery storage system. Ini juga menjadi salah satu cita-cita Bapak Presiden agar pengembangan PLTS dapat mencapai kapasitas 100 gigawatt ke depan," imbuh legislator dari Daerah Pemilihan Papua Pegunungan tersebut.
Komisi XII DPR RI menegaskan akan terus mengawal pemerataan akses listrik sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan energi. Melalui penguatan infrastruktur kelistrikan dan pengembangan energi terbarukan, diharapkan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan kepulauan, dapat memperoleh layanan listrik yang andal, berkelanjutan, dan merata. (tra/um)
